Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Kemendikbud mendorong peningkatan kualitas pendidikan 4 daerah otonom baru (DOB) Papua. Ma'ruf juga mengapresiasi rencana pengangkatan guru tamatan SMA untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tersebut.
"Mendikbudristek agar terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di 4 DOB Papua. Tadi saya sangat mengapresiasi langkah untuk meng-ASN-kan guru-guru yang tamatan SMA untuk mempercepat keadaan," kata Ma'ruf Amin dalam rapat koordinasi (rakor) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP30KP) di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Ma'ruf meminta menteri dan kepala lembaga menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di 4 DOB Papua. Di antaranya memanfaatkan agenda ekspose, menyelesaikan proses pengadaan lahan hingga status clear dengan segera, serta mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pendukung.
"Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda 4 DOB agar menyelesaikan dengan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear, supaya segera itu. Memanfaatkan agenda ekspose dengan efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Melakukan identifikasi terhadap data-data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, misalnya kebutuhan air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, kebutuhan energi dan sebagainya," ujarnya.
Dia meminta Kementerian Keuangan mendukung aspek pembiayaan melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi pemerintah daerah (Pemda). Kemudian, dia juga meminta 4 Pemda DOB Papua saling berkoordinasi untuk mendukung kelancaran pembangunan.
"Kementerian Keuangan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi K/L/Pemda. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait agar dapat memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan praspem (prasarana pembangunan). Pemda 4 DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan K/L dan satgas terkait, untuk kelancaran proses pembangunan praspem di wilayahnya," tuturnya.
Dia juga meminta Menteri Keuangan mendukung kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) dari aspek regulasi. Di antaranya, hak keuangan dan fasilitas 6 anggota BPP hingga dukungan pada kelompok kerja BPP.
"Dan Menteri Keuangan agar segera menindaklanjuti dan mendukung kelembagaan BPP dari aspek regulasi dan aspek dukungan anggaran, antara lain terkait hak keuangan dan fasilitas 6 anggota BPP, tadi saya sudah mendengar laporannya supaya segera, Sekretaris Eksekutif BPP, dan Kepala Sekretariat BPP, serta dukungan pada Kelompok Kerja BPP," ujarnya.
(aik/aik)