.webp)
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah sedang mengatasi masalah konflik di Papua. Menurut Ma'ruf, konflik di Papua bisa diselesaikan dengan cara dialog dengan tokoh agama dan tokoh adat.
"Saya kira sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu, melalui dialog-dialog yang terus kita lakukan dengan tokoh-tokoh agama, banyak hal yang di luar rapat formal ini kita lakukan, beberapa hal yang bisa kita selesaikan dengan juga tokoh adat ya, dengan berbagai pihak dan juga dialog-dialog di tingkat sektoral," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Ma'ruf mengatakan dialog di tingkat sektoral juga sudah dilakukan untuk meminimalkan terjadinya konflik di Papua. Dia berharap salah pengertian masyarakat terhadap pemerintah pusat dapat hilang dengan dialog tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kegiatan-kegiatan sektoral itu kita lakukan dialog melalui itu kita harapkan hal-hal yang menjadi salah pengertian itu, itu akan hilang, akan terus kita lakukan itu di mana letaknya yang penting kita bicara soal apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat Papua itu apa, itu saya kira," ujarnya.
Ma'ruf pun menyinggung soal ada pihak yang ingin agar Papua merdeka dan lepas dari Indonesia. Menurut Ma'ruf masalah di Papua bisa diselesaikan dengan pembicaraan yang terbuka, dan dicari solusi bersama.
"Kalau untuk bicara merdeka tentu tidak ada, kalau merdeka itu, itu harga mati, itu bukan solusi, tapi dalam masalah yang lain kita bicarakan secara terbuka," ujarnya.
Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Diketahui, seorang warga dikabarkan menolak pembangunan Kantor Gubernur papua Pembangunan di kawasan tapal batas Distrik Wouma dan Distrik Walesi. Wapres menyebut bahwa masalah itu telah selesai.
"Di Laporan tadi dalam rapat menurut Pj Gubernur tidak ada masalah, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres," ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan ada 13 sub suku di lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Dia mengatakan masyarakat pemilik tanah adat atau tanah ulayat sudah sepakat terkait pembangunan kantor tersebut.
"Sebenernya pada prinsipnya bahwa masyarakat ada kurang lebih sekitar 13 sub suku yang ada di sana, itu sudah melalui proses rapat sudah dilaksanakan kurang lebih 16 kali. Nah, ini kan hanya laporan Saudara Boni Lanny itu hanya 1 orang ya dan sebenernya beliau ini seperti apa kita sudah, dari sisi keluarga mereka sudah diskusi cuman pada prinsipnya bahwa masyarakat yang pemilik ulayat ya mereka sudah bersepakat dan menyerahkan," kata John.
Dia mengatakan komitmen pembangunan daerah otonom baru (DOB) telah disepakati dan ditandatangani dengan notaris. Dia menyebut permasalahan konflik dengan masyarakat setempat terkait pembangunan kantor itu sudah tuntas.
"Malah mereka meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan proses pembayaran karena mereka ingin hanya memperhatikan para sarjana lulusan dari anak-anaknya mereka untuk ketika proses pembangunan DOB ini berjalan agar ke depannya dapat diperhatikan. Dan komitmen itu sudah dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris. Jadi saya pikir sebenernya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj Gubernur Papua Pegunungan, jadi saya pikir Pak Wapres besok akan hadir, groundbreaking di sana sama seperti yang dilakukan di Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Nah besok ke Wamena kemudian selanjutnya ke Merauke akan melakukan groundbreaking yang sama," ujarnya.
Wapres Berkantor di Papua
Wapres RI Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jayapura, Provinsi Papua. Ma'ruf akan berkantor di Papua selama lima hari.
Ma'ruf bersama istri Wury Estu Handayani dan jajaran Setwapres tiba di Bandar Udara Sentani Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin (9/10/2023) sekitar pukul 20.15 WIB. Mereka disambut Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua yaitu petinggi Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih.
Kunjungan kerja Ma'ruf Amin berlangsung dari tanggal 9-13 Oktober 2023. Ma'ruf ingin memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua tetap dalam komitmen perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi orang asli Papua (OAP).
"Pada Senin pagi ini ini nanti akan melakukan kunjungan kesekian kalinya ke Papua, kali ini lima hari dan rencana berkantor di Papua yang dulu pernah terberitakan namun tertunda oleh berbagai kegiatan nasional akhirnya bisa dilaksanakan sekarang, selama lima hari," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).
Simak juga Video 'Ekspedisi Mapia':
