.webp)
Pegiat HAM sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, menyampaikan harapannya ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar ada pengadilan HAM di Papua. Bagaimana respons Ma'ruf Amin?
"Itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Ma'ruf mengatakan usulan itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan lembaga yang berwenang soal pengadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pihak terkait dalam soal penyelenggaraan pengadilan," ucapnya.
Muhammadiyah Papua Harap Ada Pengadilan HAM di Jayapura
Sebelumnya, Ma'ruf menggelar audiensi dengan pegiat kemanusiaan, HAM, dan perdamaian di kantor Gubernur Papua, Jayapura. Subhan Hamid Massa berharap ada pengadilan HAM di Papua.
"Ada permintaan ketika terjadi kasus HAM, hendaknya supaya masyarakat di sini juga merasa puas dan juga merasa terbuka mungkin kiranya ada pengadilan HAM itu berada di wilayah Papua terutama di Kota Jayapura ini," kata Subhan Hamid kepada wartawan seusai audiensi dengan Wapres Ma'ruf Amin di kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10).
Subhan mengatakan pengadilan HAM dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah pusat. Dia menyebutkan pengadilan HAM terdekat dari Papua berada di Makassar.
"Supaya ada trust jadi memang di lapangan ini kalau kita ini, ada rasa ketidakpercayaan. Jadi ada kecurigaan bahwasanya pemerintah pusat tidak percaya dengan Papua, orang Papua juga tidak percaya, ini perlu titik-titik temuan. Nah, salah satu diantara yang diusulkan ada pengadilan HAM supaya mungkin mereka hadir, buat bisa mengikuti karena ini juga pengadilan terbuka juga kan. Karena selama ini pengadilan HAM, yang kami dapat informasi kan paling dekat ada di Makassar," ujarnya.
Lihat juga Video 'Mahfud Md: Kasus Pelanggaran HAM Tak Ada Kedaluwarsanya':
