.webp)
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi (rakor) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP30KP) di kantor Gubernur Papua, Jayapura. Ma'ruf mengatakan rakor itu ditujukan untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana di empat provinsi baru di Papua.
"Kami rapat koordinasi untuk percepatan sarana prasarana terutama di empat DOB dan masalah-masalah, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Ma'ruf mengatakan rakor tersebut juga digelar untuk membahas tentang masalah pendidikan di Papua. Dia mengatakan peran pemerintah yang efektif dalam membangun kualitas pendidikan sangat penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga di dalam rangka membangun yaitu pemerintahan untuk melengkapi, mengefektifkan pemerintahan dengan pegawai-pegawai yang diangkat termasuk juga masalah-masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan," ujarnya.
Dia mengatakan masalah pengangkatan guru di Papua juga dibahas dalam rakor tersebut. Dia menyebutkan akan ada afirmasi yang diberikan untuk guru tamatan SMA dengan syarat tertentu.
"Kemudian, percepatan peningkatan pendidikan melalaui pengangkatan guru-guru ya yang karena banyak tenaga guru yang belum memenuhi persyaratan dengan memberikan afirmasi terhadap guru tamatan SMA yang nantinya diberikan pengangkatan dengan syarat-syarat tertentu," ujarnya.
Rapat koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP30KP) itu dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, Pj Gubernur Papua Barat Daya diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
