Peran Polri lewat polisi wanita (Polwan) sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu berkualitas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan polwan memiliki peran sentral dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan pilkada.
"Kita ingat dalam demonstrasi Pemilu 2019 mulainya ada kericuhan karena massa perempuan yang maju. Karena itu, perlu pendekatan dan pengamanan dari para polwan dalam menanganinya, sehingga tak meluas menjadi kerusuhan," kata Bagja dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).
Bagja menjelaskan untuk sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Polri dan TNI perlu dilakukan. Hal itu bertujuan agar mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
"Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) bersama Polri/TNI dan para pemangku kepentingan seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, atau ulama perlu bersama-sama menciptakan efektivitas pengamanan pemilu," tuturnya.
Dalam penegakan hukum pidana pemilu pada Sentra Gakkumdu dengan menjalin sinergi bersama Bawaslu dan kejaksaan. Seluruh laporan tindak pidana pemilu harus terlebih dahulu melalui Bawaslu. Dia menyatakan Polri juga memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi terkait Pemilu 2024.
"Polwan juga dapat bergabung bersama lingkup pengawasan perempuan dalam memberikan pendidikan kepemiluan sekaligus memaksimalkan pengawasan partisipatif. Kami mendukung penguatan profesionalitas polwan dalam pemilu," jelasnya.
Polri Tambah Personel di Papua
Untuk mewujudkan Pemilu 2024 aman dan kondusif, Mabes Polri melakukan penambahan personil di papua. Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo langkah itu dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.
"Para personel tambahan akan dikerahkan ke sejumlah daerah yang rawan konflik dan daerah yang menjadi basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," ungkap Benny.
Dia menjelaskan setidaknya ada 12 daerah kabupaten yang masuk kategori rawan konflik yakni Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara dan Yalimo.
Oleh karenanya, Benny menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi pemilu damai di wilayah-wilayah tersebut. Pihaknya juga terus melakukan deteksi dini apabila adanya ancaman stabilitas keamanan di Papua selama persiapan dan pasca Pemilu 2024. Dia menjelaskan pihaknya masih melakukan pendataan terkait kebutuhan jumlah personil yang bakal ditempatkan di Papua.
"Masih melakukan pendataan kebutuhan untuk pengusulan tambahan personal yang nantinya akan segera disampaikan ke Mabes Polri," tutupnya.
Tonton juga Video: Ganjar: Kalau Nggak Punya Agenda Antikorupsi, Bukan Kelompokku
(akn/ega)