Hakim menolak eksepsi Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang Rafael Alun pun bakal digelar 2 kali dalam sepekan.
Rafael Alun merupakan Mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Dia didakwa menerima gratifikasi dari wajib pajak senilai Rp 16,6 miliar sejak tahun 2002 hingga 2013.
Jaksa juga mendakwa Rafael Alun melakukan gratifikasi hingga Rp 100 miliar. Dugaan TPPU Rafael Alun ini dibagi dalam dua tahap.
Pertama, Rafael Alun didakwa melakukan TPPU dalam kurun waktu 2003 hingga 2010. Jaksa menyebut TPPU itu dilakukan Rafael Alun menggunakan duit gratifikasi Rp 5.101.503.466 (Rp 5,1 miliar) dan penerimaan lain Rp 31.727.322.416 (Rp 31,7 miliar).
Nah, duit Rp 5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp 16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama. Sementara, duit Rp 31,7 itu belum dijelaskan asal-usulnya.
Tahap kedua, jaksa menyebut Rafael Alun melakukan TPPU dari uang gratifikasi yang diterimanya dalam periode 2011 sampai 2023 senilai Rp 11.543.302.671 (Rp 11,5 miliar) dan penerimaan lain SGD 2.098.365 (setara Rp 23,5 miliar), USD 937.900 (setara Rp 14,2 miliar) dan Rp 14.557.334.857 (Rp 14,5 miliar).
Gratifikasi Rp 11,5 miliar yang disebut jaksa itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp 16,6 miliar sebagaimana dakwaan pertama. Sementara, duit senilai total Rp 52,2 miliar yang disebut sebagai penerimaan lainnya belum dijelaskan asal usulnya.
Rafael Alun pun tak terima dengan dakwaan itu. Dia langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Rafael Alun menyatakan dakwaan jaksa tidak jelas.
Setelah melewati proses tanggapan dari jaksa, giliran hakim membacakan putusan. Majelis hakim kemudian menolak eksepsi Rafael Alun.
"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Suparman Nyompa saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (18/9/2023).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(haf/haf)