.webp)
DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pasalnya, peningkatan IPM menjadi salah satu tolak ukur penuntasan pembangunan di Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyampaikan hal yang menjadi indikator penting dalam peningkatan IPM yakni melalui pembangunan kampung yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Reni, terdapat tiga faktor dalam mendorong peningkatan IPM melalui kampung-kampung antara lain, dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.
"Jika kampung-kampung dibangun dengan maksimal, maka IPM akan lebih cepat naik. Tiga indikator tersebut harus menjadi perhatian utama," kata Reni dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Reni menjelaskan saat ini IPM di Surabaya mencapai 82, tertinggi di Jawa Timur. Meski demikian, secara nasional Kota Surabaya tidak masuk dalam 10 besar.
Oleh sebab itu, Reni mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan pendekatan di kampung-kampung agar angka IPM dapat digenjot. Dengan begitu, Kota Surabaya bisa masuk dalam jajaran 5 besar angka IPM tertinggi tingkat nasional.
"Jika pembangunan bisa dirasakan masyarakat kampung, maka mereka akan semakin memiliki kota ini dan bangkit dengan potensinya. Kampung yang bergerak adalah kampung yang sehat, kampung yang sehat bakal tumbuh menjadi Kampung Surabaya Hebat. Kampung bisa bergerak ketika Pemkot dan DPRD hadir," sebut Reni.
Bangun Balai RW hingga Laporkan Kemiskinan Baru
Hingga tahun ini, DPRD Surabaya turut menyoroti keseriusan Pemkot Surabaya dalam membangun Surabaya di tingkat kampung melalui berbagai program. Adapun beberapa di antaranya, yakni infrastruktur seperti jalan dan saluran air hingga pembangunan balai RW yang mencapai 1.100 yang sudah direnovasi.
Reni pun sepakat pembangunan RW penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, fasilitas ini tak hanya sebagai tempat layanan administrasi, melainkan tempat pendidikan untuk PAUD, kesehatan lewat posyandu, sosial keagamaan, hingga tempat kegiatan pemberdayaan UMKM.
"Ini merupakan langkah bagus karena sebelumnya banyak keluhan balai RW yang bocor, plafon ambrol, dan lainnya. Harapannya, kedepan, tak ada lagi kasus tersebut. Sehingga masyarakat bisa menggunakan balai RW untuk makin produktif. Ini bisa membantu mengimplementasikan dan menyukseskan program-program Pemkot. Pembangunan balai RW pada akhirnya memiliki muara untuk peningkatan IPM," ucap Reni.
Politisi asal Partai PKS tersebut pun mengimbagi agar Pemkot Surabaya terus melakukan upaya-upaya lainnya, termasuk meningkatkan pelayanan RW. Menurutnya, kampung harus menjadi deteksi awal problem masyarakat. Dalam hal ini, peran RT, RW, lurah, dan camat sangat diperlukan.
Perihal biaya listrik hingga PDAM di balai RW, Reni berharap hal ini tak menjadi beban masyarakat. Pemkot Surabaya pun harus hadir mengintervensi melalui bantuan-bantuan.
Di sisi lain, Reni juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah merenovasi 2.700 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka penataan permukiman. Ia menilai hal ini memberikan dampak positif di lini ekonomi, yakni warga Surabaya yang tak memiliki pekerjaan bisa menjadi tukang hingga kuli bangunan.
Reni pun mendorong Pemkot Surabaya untuk dapat mengetahui disparitas pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi di kampung-kampung. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap kampung yang kurang bertumbuh.
Ia meyakini tingkat partisipasi masyarakat Surabaya cukup tinggi sehingga pemkot hanya harus menyentuh, memperhatikan, memberikan kesempatan, dan mengapresiasi. Hal ini terlihat dari Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan waktu demi kemajuan kota. Menurutnya, pengabdian itu pantas diganjar dengan kenaikan gaji.
"Kalau kenaikannya Rp 200-300 ribu perbulan, itu hanya membutuhkan setidaknya Rp 10 miliar. Menurut saya Surabaya mampu menganggarkan itu. Ketika KSH atau pengurus kampung bersemangat, maka program Pemkot akan makin sukses," papar Reni.
Reni mengungkapkan pemkot saat ini memiliki profil keluarga miskin. Namun, perlu dilakukan penelusuran lanjutan melalui profil tersebut. Dalam hal ini, RT dan RW atau pejabat kampung dapat melihat background keluarga miskin, kemudian menggali permasalahan yang ada.
Ia pun mencontohkan jika ada anggota keluarga usia produktif, maka harus disentuh dengan memberikan pekerjaan hingga pelatihan. Dengan begitu, pendapatan per kapita bisa meningkat.
Terkait IPM, Reni menyebut hal ini akan selalu berkaitan dengan angka kemiskinan. Selama ini, pemkot pun menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator penilaian kinerja camat. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan dianggap penting sehingga data kemiskinan yang akurat harus diberikan.
"Menurut saya, selain soal angka penurunan kemiskinan, juga harus dilakukan penilaian tentang upaya dan langkah-langkahnya," ungkapnya.
Reni menjelaskan saat ini masih ada camat atau lurah yang tidak berani menandai adanya keluarga miskin di wilayah mereka karena takut angka kemiskinan bertambah. Sebab, jika angka kemiskinan bertambah maka nilai camat/lurah akan turun.
Untuk itu, perlu indikator penilaian yang baru dan bukan tak sekadar angka. Reni menilai diperlukan juga langkah dan program yang dimiliki camat/lurah.
Reni optimistis Surabaya nantinya akan bertumbuh menjadi kota yang semakin maju. Dengan IPM meningkat, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Visi Surabaya untuk gotong royong menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan pun bisa terwujud.
(akd/akd)
