.webp)
Pemanggilan Cak Imin Terkait Penyidikan 3 Tersangka Korupsi Kemnaker
Ali lalu mencontohkan proses pemanggilan kepada Cak Imin dalam kasus korupsi sistem proteksi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker). Dia menyebut pemeriksaan kepada Cak Imin terjadi usai penyidik tengah berupaya menyelesaikan penyidikan tiga orang yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Penyidikan kasus di Kemnaker sendiri telah berjalan sejak Juli 2023. Ali mengatakan rangkaian proses tersebut membantah tudingan adanya politisasi dalam pemanggilan Cak Imin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya. Yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan tiga orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023 atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI. Yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," tutur Ali.
Alasan Baru Usut Korupsi di Kemnaker Sekarang
KPK menjelaskan alasan melakukan penyidikan di tahun ini terkait kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) yang telah terjadi tahun 2012. KPK mengatakan kasus itu baru naik ke tingkat penyelidikan sejak tahun lalu.
Pengusutan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker berawal dari laporan masyarakat. Laporan itu diverifikasi dan ditelaah hingga akhirnya diputuskan untuk dilakukan penyelidikan sejak tahun 2022.
"Walupun kejadian perkara tahun 2012 namun baru diterima laporan masyarakat dan kemudian naik penyelidikan kasus dimaksud oleh KPK sejak beberapa waktu di tahun lalu," kata Ali.
Penyelidikan kasus itu terus bergulir hingga KPK menaikan dugaan korupsi itu ke tingkat penyidikan di Juli 2023. Surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus tersebut kemudian keluar sebulan berselang di Agustus 2023.
Ali mengatakan proses penerimaan laporan masyarakat hingga naik ke tingkat penyidikan ini telah terjadi sebelum hiruk pikuk politik saat ini, termasuk deklarasi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
"Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," ujar Ali.
Informasi dari sumber detikcom, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kemnaker. Ketiga tersangka itu masing-masing bernama Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, Reyna Usman yang saat kasus ini terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak swasta bernama Karunia.
Kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. KPK menyebut sistem proteksi TKI tersebut tak berfungsi akibat korupsi.
(ygs/ygs)
