Hubungan asmara kadang membuat gelap mata sampai melakukan tindakan asusila atas dasar cinta. Tapi bagaimana bila si pacar tidak mau tanggung jawab?
Hal itu menjadi pertanyaan masyarakat berikut:
Saya hamil di luar nikah oleh teman saya. Dia tidak mau tanggung jawab dan juga membantu. Saya berumur 22 tahun. Apakah bisa diproses ke jalur hukum?
El
Pembaca lainnya bisa menanyakan pertanyaan serupa dan dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com. Pembaca juga bisa melakukan konsultasi online ke BPHN di https://lsc.bphn.go.id/konsultasi.
Nah untuk menjawab pertanyaan di atas, kami meminta jawaban dari Penyuluh Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Iva Shofiya, S.H., M.Si. Berikut jawabannya:
Terima kasih atas pertanyaannya, terkait persoalan yang ditanyakan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
PIDANA
Perbuatan hubungan seksual yang dapat dijerat oleh hukum pidana berdasarkan KUHP lama yang masih berlaku ada pada pasal 284 dan 285, yaitu:
Pasal 284 KUHP
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Pasal 285:
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Kika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan statusnya tidak/belum menikah melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak ada alasan bagi wanita untuk dapat melakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut.Penyuluh BPHN Kemenkumham Iva Shofiya, S.H., M.Si. |
Kemudian pada UU 1/2023 yang menggantikan KUHP lama dan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, diatur pada :
Pasal 473 ayat (1) dan (2)
1. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
b. persetubuhan dengan anak;
c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan statusnya tidak/belum menikah melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak ada alasan bagi wanita untuk dapat melakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut.
Berbeda bila hal tersebut dilakukan atas paksaan/pemerkosaan atau mereka yang statusnya menikah baik suami/istri maka dapat dituntut pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 284 dan 285 KUHP.
Saksikan Live Detik Pagi:
Simak juga 'Istri Sadap HP Suami, Awas Dipenjara!':
(asp/asp)