Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) menindaklanjuti kondisi polusi udara yang memburuk belakangan ini di wilayah Jakarta. Sudin mengatakan panja itu rencananya dibentuk pekan depan.
Sudin menuturkan panja itu akan dibentuk bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai mitra dari Komisi IV DPR.
"Nanti panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK. Rencananya minggu depan," kata Sudin kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Politikus PDIP ini mengatakan panja akan terlebih dahulu disepakati bersama perwakilan pemerintah. Setelah disepakati, panja akan langsung bekerja setelah dibentuk.
"Langsung, langsung kita, kan kita harus ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa kami ingin membuat panja," tuturnya.
Meski begitu, Sudin menilai polemik polusi udara bukan hanya tanggung jawab KLHK. Dia mengaku mendapat laporan KLHK tak mendapatkan informasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) soal banyaknya produksi kendaraan.
"Jadi tanggapan saya perihal polusi udara di Jakarta itu bukan hanya menjadi tanggung jawab LHK, tetapi tanggung jawab beberapa kementerian, salah satu contoh. Saya tanyakan dengan Kementerian LHK ada nggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kementerian Perindustrian. Karena emisi gas buang itu kan besar juga dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, penggunaan batu bara, dan lain-lain. Mereka bilang nggak ada," kata dia.
Menurut Sudin, pemberlakuan work from home (WFH) bagi para ASN sekadar solusi jangka pendek. Dia menekankan perlunya solusi dalam mengatasi polemik polusi udara untuk jangka panjang.
"Mau WFH, kalau cuma dua bulan kan hanya, ini kan bukan langkah yang jangka panjang, ini kan hanya sekadar sementara. Yang kita pikirkan jangka panjang bagaimana," ujarnya.
(fca/rfs)