.webp)
DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 sebesar Rp 81,5 triliun. Anggaran difokuskan untuk enam isu prioritas, dari penanggulangan banjir hingga penanganan kemacetan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan di rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pada (21/8/2023).
"Kita setujui ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di komisi-komisi," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (14/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetio berharap Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin untuk enam program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.
Politikus PDIP itu juga memberikan catatan terhadap upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Dia meminta Pemprov segera melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dia mengatakan kawasan itu merupakan langganan banjir. Dia menyebut ketinggian air bisa mencapai dada orang dewasa dan tanggul pernah jebol akibat tidak kuat menahan derasnya air Kali Pulo.
"Saya pernah ke situ, itu memang harus segera di eksekusi (pembebasan lahan). Jadi kali ditutup tanggul, tapi bawahnya ngerembes. Akhirnya ada orang meninggal di situ," jelasnya.
Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan kesiapannya melakukan mediasi dengan warga sekitar tanggul dan mencari solusi kepada warga yang tidak punya bukti kepemilikan tanah yang sah.
"Kita sangat hati-hati ini dalam menentukan tanah-tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya. Kita berkonsultasi beberapa minggu yang lalu terkait ini, mengundang Kementerian ATR, kita hadirkan Kanwil BPN juga untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang kira-kira bukti kepemilikannya tidak ada," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan sepanjang 2024 sebesar Rp 72,32 triliun.
"Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 52,36 triliun, pendapatan transfer Rp 19,25 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 722,12 miliar. Serta dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 3,82 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 5,41 triliun," ujarnya.
Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 71,81 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 58,84 triliun, Belanja Modal Rp 11,47 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1,17 triliun dan Belanja Transfer Rp 318,31 miliar. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,86 triliun.
