.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan pertumbuhan jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas dan mutu layanan. Baik dari segi administrasi kepesertaan ataupun layanan kesehatan.
Untuk memenuhi hal tersebut, BPJS Kesehatan terus berupaya mengembangkan beragam inovasi untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN. Hal ini disampaikan Ghufron dalam Kegiatan Musyawarah Nasional VIII Gakeslab Indonesia dengan tema Transformasi Pembiayaan Kesehatan Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Sistem Kesehatan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 di Sleman, Kamis (10/8).
"Sebelum sepuluh tahun yang lalu, apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit swasta tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sekarang, hampir seluruh fasilitas kesehatan antre ingin menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini menunjukkan adanya upaya yang baik untuk bersama-sama mendukung kesinambungan Program JKN ini," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan cakupan kepesertaan JKN di Indonesia per 1 Juli 2023 mencapai 258.321.423 jiwa atau sebesar 90,34 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini bisa dianggap sebagai kepesertaan jaminan sosial tercepat dan terbesar di dunia untuk sistem satu skema.
Ghufron menambahkan ada 24 provinsi dan 350 kabupaten/kota yang berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen total jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.459 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.953 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
"Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023, mengakomodir kesesuaian tarif layanan kesehatan. Evaluasi tahun 2022, pemanfaatan layanan kesehatan meningkat tajam, dalam sehari bisa mencapai 1,4 juta peserta atau 502,9 juta total pemanfaatan setahun. Rata-rata perlu pemeriksaan penunjang laboratorium seperti jantung, kanker, stroke, hipertensi dan diabetes mellitus," ungkap Ghufron.
"Bahkan, di aturan baru ini mendorong penguatan kualitas layanan. Misalnya dulu pemeriksaan kanker masuk ke dalam satu paket INACBG's dan sekarang kita keluarkan sendiri untuk dibayar sendiri," imbuhnya.
Ghufron berharap adanya kolaborasi dan sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan seluruh pihak dalam ekosistem JKN dapat menciptakan layanan yang lebih mudah, lebih cepat dan setara. Tentunya didukung dengan transformasi dan digitalisasi layanan.
Dia menambahkan upaya yang tengah dilakukan sebagai langkah dalam mendukung pengembangan kebijakan kebutuhan dasar dan penguatan promotif preventif. Jadi, tidak hanya merubah tarif pelayanan kesehatan, melainkan juga meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat Program JKN semakin dirasakan peserta secara optimal.
"Transformasi mutu pelayanan JKN ada tiga, yaitu mudah, cepat, setara. Mudah cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja untuk periksa di fasilitas kesehatan, Cepat, antrean dapat dilakukan dari mana saja. Rata-rata sekarang antrean cukup 2,5 sampai tiga jam, dari sebelumnya enam jam. Setara, tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan," paparnya.
Ghufron mengatakan inovasi ini bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta JKN karena menghadirkan kemudahan bagi dokter atau fasilitas kesehatan dalam mengetahui riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN. Dengan adanya akses terhadap riwayat pelayanan sebelumnya, dokter dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat kepada peserta JKN.
"Bayangkan rekam medis di dalam genggaman, misalnya dari Yogyakarta periksa ke Jakarta, cukup menggunakan i-Care JKN. Jangan khawatir, tentunya ada username, ada password dan juga ada inform concent. Jadi intinya, sudah di tangan rekam medis. Kementerian Kesehatan mengharuskan tahun 2023 seluruh rekam medis elektronik. BPJS Kesehatan yakin, tahun 2023 ini, rekam medis sudah harus di tangan," jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Pengeluaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sudarto Dwi mengatakan anggaran kesehatan tahun 2023 sebesar Rp 178,7 triliun dimanfaatkan untuk penguatan layanan kesehatan primer dan sekunder, percepatan distribusi tenaga kesehatan, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, peningkatan manfaat Program JKN, penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta percepatan penurunan prevalensi stunting.
"Jadi arah kebijakan anggaran kesehatan tahun 2024, salah satunya penguatan Program JKN dengan dilakukan penjaminan manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JK diperkuat untuk mendukung penurunan stunting dan mendukung penurunan kemiskinan," katanya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam Program JKN. Menurutnya, prinsip gotong royong dalam program ini mengambil peran penting agar program ini terus berkesinambungan dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat luas.
Sudarto menegaskan kembali jika Program JKN merupakan milik bersama yang sudah seharusnya didukung bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Semuanya punya peran, BPJS Kesehatan punya peran, Kementerian Kesehatan punya peran, kami di Kementerian Keuangan punya peran, dan yang lain juga punya peran. Karena itu semua sangat keterkaitan dengan kesehatan. BPJS Kesehatan itu adalah asuransi dengan prinsip gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, yang muda membantu yang tua," kata Sudarto.
Sudarto juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung transformasi pengelolaan kesehatan di Indonesia dengan menjalankan peran masing-masing dengan baik. Dia meyakini dengan kerja sama semua pihak, upaya transformasi pemerataan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik.
