.webp)
Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri masih terus melakukan penangkapan terhadap pelaku perdagangan manusia. Dalam waktu dua bulan, satgas besutan Kapolri itu telah menangkap sebanyak 895 tersangka TPPO.
Data tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan. Dia mengatakan jumlah itu berdasarkan 750 laporan polisi yang masuk terkait kasus perdagangan orang.
"Laporan Polisi sebanyak 750 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.283 orang," kata Ramadhan dikutip Kamis (10/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penindakan itu dalam kurun dua bulan, mulai tanggal 5 Juni hingga 7 Agustus 2023. Ramadhan menjelaskan, ada beberapa modus kejahatan TPPO yang marak terjadi.
Dia merinci, iming-iming menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) masih menjadi yang terbanyak. Ada 513 kasus yang diungkap menggunakan modus tersebut.
Modus lainnya, lanjut Ramadhan, adalah menjadikan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK), yakni sebanyak 218 kasus. Lalu modus bekerja sebagai ABK ada 9 kasus dan eksploitasi anak 59 kasus.
Ramadhan menyatakan penindakan ini dilakukan sesuai instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Adapun Satgas TPPO Polri dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri.
"Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah bapak Kapolri untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas," pungkasnya.
Perhatian khusus pada kasus TPPO disampaikan Presiden Jokowi di KTT ASEAN pada Mei 2023 lalu. Kala itu, Indonesia mendorong masalah perdagangan orang agar dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi mengatakan sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah warga negara Indonesia.
"Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," kata Jokowi dalam pernyataan pers di Labuan Bajo seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/5/2023).
Jokowi Beri Arahan ke Kapolri
Jokowi kemudian mengadakan rapat kabinet membahas TPPO. Dalam rapat tersebut, Jokowi menugasi Polri untuk menjadi pelaksana harian Satgas TPPO.
"Kemarin baru saja kepolisian diberikan tugas oleh Presiden menjadi pelaksana harian terkait dengan Satgas TPPO sebelumnya diawaki oleh Kementerian PPA," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (31/5/2023).
"Dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah dan tentunya sesuai dengan komitmen kita, kita akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya," tuturnya.
Satgas TPPO Dibentuk, Dipimpin Irjen Asep Edi Suheri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lalu resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Satgas TPPO dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Wakil Ketua Satgas TPPO ialah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.
Satgas itu dibentuk di setiap polda. Satgas TPPO berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.
(yld/yld)
