PKS Minta Sekda DKI Diganti Buntut 'JIS Salah Sejak Lahir', Ini Kata Heru

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 04 Agu 2023 17:30 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS Suhud Alynudin mengajukan interupsi saat rapat paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022. Suhud mempertanyakan ucapan Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono soal pengelolaan JIS hingga TIM salah sejak lahir.

"Saya ingin mempertanyakan pernyataan Saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome, Itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," kata Suhud di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Suhud sendiri baru bergabung menjadi anggota Dewan sejak Januari 2022. Meski begitu, Suhud meyakini pembangunan infrastruktur di Jakarta telah melalui proses panjang dengan audit yang baik hingga Jakarta meraih opini WTP dari BPK enam kali beruntun.

"Saya kira kenapa? Karena pembangunan di Jakarta sudah melalui proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder yang terkait mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan sampai pelaksanaan. Dan setelah pelaksanaan pun itu kan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja Pemprov sangat baik WTP," ujarnya.

Karena itu, Suhud meminta agar Sekda DKI Joko Agus tak membuat pernyataan yang membuat gaduh. Dia juga mendorong agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartarto mengevaluasi kinerja Joko yang baru menjabat Sekda DKI sejak Februari 2023 lalu.

"Terlepas dari perdebatan teknis, saya mewakili para pemilih saya meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita sama-sama ingin membangun melanjutkan pembangunan Jakarta dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita," tegasnya.

"Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi Pak Sekda. Dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," sambung dia.

Ditemui terpisah, Heru Budi merespon interupsi Suhud. Heru menganggap interupsi tersebut sebagai bahan masukan.

"Ya, namanya koreksi, masukan itu hal biasa," tegasnya.

Lalu, apakah Heru akan menindaklanjuti permintaan Suhud di internal Pemprov DKI? Heru hanya menjawab yang diperlukan saat ini adalah komunikasi.

"Biasa lah, komunikasi aja," ucapnya.

Tonton juga Video: Anies soal Rumput JIS Tak Sesuai Standar FIFA: Saya Tak Mau Komentar







(taa/rfs)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork