.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut terdapat kesalahan terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Internasional Velodrome hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) sejak awal. Joko kemudian membandingkan penugasan yang dilakukan pemda dan pemerintah pusat.
Joko menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023) malam. Joko merespons catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut JIS dan TIM tak memberikan keuntungan kepada JakPro.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko, Kamis (3/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko mengatakan semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Dia lantas mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
"Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.
Sedangkan, kata dia, kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI adalah memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang ditugaskan. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kepemilikan aset.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," jelasnya.
Joko menambahkan bahwa JakPro tetap ditugaskan mengelola fasilitas yang telah terbangun yang berujung menjadi beban korporasi. Sebab, fasilitas yang telah terbangun tak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Simak juga Video 'Anies soal Rumput JIS Tak Sesuai Standar FIFA: Saya Tak Mau Komentar':
