.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menonaktifkan sementara kepala seksi (kasi) Kelurahan Kelapa Gading Barat yang diduga memaksa anggota PPSU berutang ke pinjol. Heru mengatakan sanksi bagi atasan tersebut tergantung rekomendasi Inspektorat.
"Kan ada aturan ASN kan ketat ya, sesuai dengan leveling kesalahannya. Apakah harus nonjob, atau harus, ya nanti rekomendasi Inspektorat," kata Heru Budi di Waduk Kampung Rambutan Selatan, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).
Heru mengatakan Inspektorat menemukan indikasi atasan tersebut memaksa petugas PPSU berutang ke pinjol. Pemeriksaan masih terus berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arahnya ke sana," kata Heru Budi.
Heru mengatakan perbuatan atasan terhadap PPSU di Jakut tersebut tidak pantas. Dia mengatakan penonaktifan itu dilakukan atas permintaannya.
"Ya. kemarin saya minta secepatnya (dinonaktifkan). Tidak pantaslah," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, petugas PPSU berinisial M itu mengaku dimintai uang senilai Rp 1 juta oleh atasannya yang menjabat kasi di kelurahan Kelapa Gading Barat. Oknum kasi itu meminta uang kepada sejumlah petugas PPSU lain.
Oknum kasi itu disebut memakai data pribadi bawahannya untuk mendaftar pinjol. Setelah pinjaman cair, uang itu ditransfer ke oknum kasi tersebut.
Sejauh ini, Inspektorat DKI Jakarta tengah mengusut kasus ini dengan memeriksa sejumlah pihak, antara lain oknum kasi Kelurahan Kelapa Gading Barat yang dilaporkan, anggota PPSU yang mengaku menjadi korban, Camat Kelapa Gading Darmawan hingga Plt Lurah Kelapa Gading Barat Rahmat Syahputra.
"Masih berproses bersama tim Inspektorat. Semua kan dipanggil, tidak hanya petugasnya, tapi juga kepala seksi kelurahan yang sudah dipanggil, Plt lurahnya, pihak kecamatan sudah dipanggil," kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).
Simak juga 'Aksi Polisi-PPSU Bersihkan Kali Pesanggrahan Jaksel dari Sampah':
