.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memaparkan bagaimana Indonesia berupaya memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan bagi warganya. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi Universal Health Coverage (UHC) melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Kongres International Health Economic Association (IHEA) ke-15 di Pusat Konvensi Internasional Cape Town, Afrika Selatan, Ghufron menuturkan sampai dengan 1 Juli 2023, jumlah peserta JKN mencapai 258,9 juta jiwa atau 93,81% dari total jumlah penduduk Indonesia.
"Menjelang 10 tahun pelaksanaan, komitmen politik yang kuat pemerintah untuk mencapai UHC terus dijaga. Kurun waktu 10 tahun ini BPJS Kesehatan telah melalui berbagai proses hingga akhirnya kini terbentuk ekosistem JKN yang matang," jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (9/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program JKN bisa dikatakan salah satu perwujudan gotong royong besar yang amat terasa di negara Indonesia, karena sistem pembiayaan kesehatan dilakukan melalui satu skema yang terintegrasi, " sambungnya.
Lebih lanjut Ghufron mengungkapkan program JKN menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Bahkan, menjadi salah satu best practice negara-negara dunia khususnya di Asia.
Ghufron menyampaikan pada awal pelaksanaan JKN, terdapat tantangan dalam hal kemampuan pembiayaan program. Meskipun begitu, BPJS Kesehatan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan serta melahirkan berbagai inovasi dan peningkatan layanan untuk meningkatkan kesinambungan Program JKN.
Sebagai contoh, BPJS Kesehatan baru-baru ini merilis fitur i-Care dalam aplikasi Mobile JKN. Fitur ini memberikan kemudahan akses kepada fasilitas kesehatan untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN selama satu tahun terakhir.
Dengan adanya akses terhadap riwayat pelayanan sebelumnya, dokter dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat kepada peserta JKN.
"Selain itu, walaupun saat ini pemanfaatan program sudah terjadi peningkatan atau rebound setelah pandemi COVID-19, secara finansial program ini masih dalam kondisi keuangan yang sehat. Tidak ada lagi utang ke rumah sakit bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk menjaga cash flow rumah sakit dan baru baru ini juga telah ditetapkan penyesuaian dan peningkatan tarif layanan kesehatan," ungkap Ghufron.
Untuk mencapai UHC yang berkualitas, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan transformasi mutu layanan. BPJS Kesehatan memulainya dengan melakukan transformasi struktural dan kultural.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan mendorong adanya penyesuaian kebijakan program JKN atau revisi Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan Nasional, misalnya peningkatan pembiayaan kesehatan di pedesaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga memaparkan salah satu tantangan dalam mencapai UHC adalah merekrut sektor pekerja informal yang relatif sehat, berpenghasilan tidak pasti, namun memiliki hambatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Berbagai strategi dan program secara khusus didedikasikan untuk membantu perekrutan segmen kepesertaan ini, mulai dari melakukan advokasi kepada pemerintah daerah berkapasitas fiskal tinggi untuk menjamin warga yang belum terdaftar, hingga memetakan, menyisir, mengadvokasi, dan mendaftarkan atau registrasi (PESIAR) peserta melalui kerja sama dengan perangkat desa.
Sebagai informasi, Kongres IHEA yang diadakan setiap dua tahun sekali adalah satu-satunya forum global bagi para ekonom kesehatan untuk mendiskusikan perkembangan metodologi terbaru, mempresentasikan temuan penelitian terbaru, dan mengeksplorasi implikasi penelitian terhadap kebijakan dan praktik kesehatan.
Kongres IHEA ini juga menampilkan berbagai presentasi di seluruh spektrum bidang ekonomi kesehatan. Dalam kongres tersebut juga hadir sejumlah pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan institusi dunia.
Pada Kongres IHEA kali ini, BPJS Kesehatan mempresentasikan abstrak yang berhasil terpilih dari ribuan abstrak yang ditulis terkait penelitian bidang pembiayaan kesehatan seluruh dunia.
Abstrak yang akan dipresentasikan oleh Direktur Perencanaan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby berjudul 'The Effect of Chronic Disease Management Programme on Diabetic Mellitus Complication: Cluster-Controlled Intervention in Indonesia Health Insurance'.
Abstrak tersebut ditulis oleh Duta BPJS Kesehatan Suciati Megawardani dan Gregorius Virgianto Apuji Anggoro Putro.
Sedangkan abstrak kedua yang terpilih berjudul 'Mobile Consultation and Laboratory Examination in the Rural Forestry Area of Sampit Regency in Central Borneo: A Top-Down Approach to Increase Monitoring Rate and Create Cost Savings' yang ditulis dan akan dipresentasikan oleh Duta BPJS Kesehatan Aditya Darmasurya.
Dalam abstraknya itu, Aditya menuliskan gambaran strategi peningkatan pemantauan peserta Program Penyakit Kronis (Prolanis) melalui pendekatan top-down di area perkebunan-perhutanan di daerah Sampit dan sekitarnya.
Simak Video 'Peluncuran I-Care JKN, Permudah Layanan Kesehatan di BPJS Kesehatan':
