.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjadi pembicara di Green Templeton College, University of Oxford, Inggris, pada Kamis (29/6) lalu. Ia memaparkan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah memasuki tahun kesepuluh.
Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan mampu menjaga Program JKN tetap sustain di tengah berbagai dinamika. Ia memaparkan Indonesia telah memiliki jaminan sosial yang terintegrasi, khususnya jaminan kesehatan, sejak tahun 2014.
Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kondisi ini disebut menambah kompleksitas dan tantangan untuk mencapai jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Per Juni 2023, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai 256.649.313 jiwa atau 92% dari jumlah penduduk di Indonesia. Menurutnya, pemerintah berperan penting untuk terus meningkatkan jumlah cakupan kepesertaan demi menyandang predikat cakupan semesta.
"Target UHC yang sudah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 98% penduduk Indonesia. Meski tampaknya sudah di depan mata, namun proses untuk mencapai jumlah tersebut membutuhkan kerja keras dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis, fasilitas kesehatan hingga masyarakat itu sendiri," papar Ghufron dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6/2023).
Ghufron menilai capaian penyelenggaraan JKN perlu diapresiasi. Pasalnya, jumlah cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai 92% meski belum genap 10 tahun penyelenggaraan. Berdasarkan jurnal Lancet tahun 2012, dirinya menyebut negara di Eropa rata-rata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai UHC.
Di Jerman misalnya, butuh waktu 127 tahun untuk mendapatkan predikat UHC. Sementara di Asia, tepatnya Jepang, menghabiskan 36 tahun untuk mendaftarkan seluruh warganya ke jaminan sosial. Costa Rica juga membutuhkan 48 tahun untuk menjamin 87% populasi penduduknya.
Dengan jumlah kepesertaan Program JKN yang kian meningkat, Ghufron menyebut perluasan mitra fasilitas kesehatan dibutuhkan. Menurutnya, perluasan kerja sama fasilitas kesehatan perlu dilakukan sebagai upaya menghadirkan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan juga terus berupaya untuk memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Bukan hanya itu, kami juga terus mendorong mitra fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan demi menghadirkan kemudahan bagi peserta mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan langkah BPJS Kesehatan yang sedang menggaungkan upaya transformasi mutu layanan," jelasnya.
Lebih lanjut, Ghufron mengungkapkan BPJS Kesehatan tengah melakukan upaya transformasi mutu layanan. Langkah tersebut diambil untuk menghadirkan wajah baru pelayanan bagi peserta yang semakin mudah, semakin cepat, dan memberi perlakuan setara bagi semua peserta.
Menurutnya, inovasi berbasis digital juga akan membantu peserta merasakan kemudahan akses layanan di seluruh fasilitas kesehatan.
Ia pun menyebut kegigihan dan keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan meraih atensi banyak negara. Pelaksanaan Program JKN yang berkembang pesat ini bahkan membuat China, Thailand, dan India mulai melirik pola jaminan kesehatan di Indonesia.
Hingga saat ini, Ghufron mendapat kehormatan mewakili Indonesia untuk menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) beranggotakan 160 negara.
(prf/ega)
