.webp)
Alvin menambahkan pemanfaatan teknologi dalam forum-forum formal kini juga menjadi hal lumrah yang dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan. Di mana kegiatan resmi pemerintahan dan birokrasi juga banyak memanfaatkan sistem hybrid.
"Kejadian virtual seperti itu bukan hanya di DPR saja ya. Berbagai instansi juga memanfaatkannya, termasuk Pemerintahan, pihak swasta, bahkan sampai pertemuan ibu-ibu. Kita juga lihat bagaimana perkembangan webinar atau zoom meeting sekarang," terangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alvin menuturkan adaptasi kebiasaan baru membuat banyak pihak mempertahankan gaya komunikasi saat pandemi. Bahkan di dunia pendidikan, pertemuan virtual juga menjadi salah satu cara komunikasi dan metode pendidikan. Itu terbukti dengan hadirnya sekolah yang menerapkan pembelajaran blended learning atau gabungan pembelajaran langsung dan tidak langsung.
"Pasca-pandemi, banyak pula instansi lain yang tidak kembali ke gaya komunikasi lama, melainkan tetap mempraktikkan gaya new normal dengan virtual meeting. Virtual meeting dan virtual presence patut diterima sebagai bagian gaya hidup dan komunikasi modern. Instansi pendidikan pun melegalkan perkuliahan hybrid, manakala mahasiswa berhalangan hadir di ruang kelas ataupun dosen yang sedang berhalangan," jelasnya.
Oleh karena itu, Alvin menilai penerapan pertemuan hybrid dalam kerja-kerja DPR seharusnya bisa dipahami. Apalagi yang dilakukan DPR tak hanya terbatas hanya pada rapat saja, tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya.
"Jangan biarkan keraguan yang tidak beralasan menghalangi kemajuan dan partisipasi yang sebenarnya telah terjadi di tengah tantangan dan perubahan yang kita hadapi," ucap Alvin.
Alvin menyebutkan anggota DPR diketahui tetap banyak melakukan berbagai pekerjaan ketika Indonesia dilanda pandemi. Anggota DPR juga banyak bekerja di lapangan terutama saat masa reses.
"Kita harus melihat kerja nyata dan dedikasi anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugas mereka, termasuk terkait penganggaran untuk penanganan COVID-19 yang kalau bukan karena dukungan DPR, program-program Pemerintah tidak akan bisa berjalan," katanya.
"Belum lagi saat kunjungan kerja menyerap aspirasi rakyat, sosialisasi dan pengawasan program Pemerintah seperti pengawasan pelaksanaan ibadah haji atau bentuk kegiatan lainnya," lanjutnya.
Meski begitu, Alvin mengimbau anggota dewan untuk tetap menunjukkan kontribusinya saat mengikuti rapat paripurna atau rapat kerja secara virtual.
"Namun yang juga perlu dipahami adalah para anggota dewan tetap harus bisa bersuara, bukan AFK (away from keyboard) atau idle," kata Alvin.
