.webp)
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik minimnya kehadiran secara fisik anggota DPR RI dalam rapat paripurna usai status pandemi COVID-19 dicabut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan kehadiran anggota Dewan secara virtual dalam rapat kerja maupun rapat paripurna sudah sesuai mekanisme yang ada.
"Dalam tatib (tata tertib) DPR, rapat anggota Dewan bisa dilakukan dengan fisik maupun virtual," ujar Indra dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).
Adapun tata tertib yang dimaksud itu tertuang dalam Pasal 254 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam ayat (5) pasal tersebut dijelaskan rapat DPR yang dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kehadiran anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 (satu) anggota untuk setiap fraksi, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan DPR. Kemudian pada ayat (6) disampaikan bahwa dalam hal kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat terpenuhi, semua jenis rapat DPR tetap sah meskipun dihadiri oleh pimpinan dan anggota secara virtual.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan aturan tersebut, menurut Indra, pengambilan keputusan dalam rapat DPR dengan kondisi seperti itu tetap dinyatakan sah. Dia menilai kehadiran anggota Dewan secara virtual tak serta-merta mengurangi substansi rapat.
"Jadi memang tatib DPR memperbolehkan kehadiran anggota Dewan secara virtual dalam rapat. Bukan hanya saat rapat paripurna saja, tapi juga rapat-rapat kerja lain," tuturnya.
"Kehadiran anggota Dewan walaupun secara virtual belum tentu tidak lebih serius atau tidak lebih berkontribusi dari kehadiran fisik. Dan yang paling penting adalah rapat telah memenuhi kuota forum (kuorum) yang berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, telah dihadiri lebih dari separuh anggota DPR dan terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Baik itu secara fisik, virtual, atau gabungan keduanya," lanjutnya.
Indra juga membantah klaim Formappi yang menyatakan ketidakhadiran fisik anggota DPR karena kemalasan. Sebab, kata Indra, metode rapat secara virtual justru lebih menunjang kerja-kerja DPR.
"Justru ketentuan boleh menghadiri secara virtual ini membuat anggota Dewan lebih aktif dan terlibat dalam rapat-rapat yang diadakan oleh DPR RI. Ketentuan seperti ini juga bisa lebih mengoptimalkan kinerja anggota Dewan," sebutnya.
"Karena anggota Dewan tetap bisa mengikuti rapat saat sedang ada tugas lain, misalnya saat kunjungan kerja di daerah atau berbagai tugas kerja penting lainnya yang waktunya bersamaan dengan rapat paripurna," imbuhnya.
Indra mengatakan sistem kehadiran virtual memungkinkan anggota DPR yang tidak ada di Jakarta untuk tetap bisa berkontribusi dalam rapat paripurna atau rapat-rapat di Komisi. Dengan begitu, sebut dia, kerja DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan pun bisa semakin optimal.
"Anggota DPR yang hadir virtual tetap bisa memberikan masukan saat rapat, sambil sekaligus menjalankan tugas kerja lainnya. Apalagi jika terkait dengan kunjungan mereka, tentunya akan semakin relevan lagi karena aspirasi rakyat yang baru diserap bisa disampaikan langsung dalam rapat-rapat kerja, termasuk dengan mitra di pemerintahan," papar Indra.
"Bahkan sering kita temukan anggota Dewan yang sebenarnya sedang sakit tapi ingin tetap bisa berkontribusi dalam rapat, dan akhirnya mereka memanfaatkan sistem kehadiran virtual ini," sambungnya.
Indra mengakui Tatib tersebut memang dibuat untuk penyesuaian kerja di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya pencegahan penularan virus. Meski begitu, pasca pandemi dunia pun telah beradaptasi dengan berbagai hal, termasuk pengadopsian pertemuan virtual.
"Pandemi COVID-19 mengajarkan banyak hal. Termasuk bagaimana penggunaan teknologi bisa membuat pekerjaan semakin produktif dan relevan. Bukan berarti kehadiran non-fisik hasilnya tidak baik. Pemanfaatan teknologi dapat mengikis jarak, ruang dan waktu untuk mengoptimalkan hasil kerja," tegasnya.
Lebih lanjut Indra memastikan DPR tetap terbuka dengan segala kritik dan masukan. Aspirasi dari semua kalangan, lanjut dia, akan ditampung dan dipertimbangkan demi kepentingan rakyat.
"Apalagi Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani selalu menekankan bahwa DPR selalu terbuka dengan masukan maupun kritik dari masyarakat, karena itu bentuk aspirasi," jelas Indra.
Indra pun berharap semua pihak dapat lebih obyektif dalam memberikan penilaian terhadap DPR. Indra memahami bahwa memang masih banyak kerja-kerja di DPR yang perlu diperbaiki, dan masih akan terus diperbaiki.
