Mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto dituntut 18,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Jaksa meyakini Agus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kemhan tahun 2012-2021.
"Kami penuntut koneksitas menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan, terdakwa Laksda TNI Purn Agus Purwoto secara bersama-sama Arifin Wiguna dan Surya Witoelar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Jumat (7/7/2023).
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laksda TNI Purn Agus Purwoto berupa pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di rutan tahanan," imbuhnya.
Jaksa juga menuntut Agus membayar uang pengganti sebesar Rp 135 miliar yang, apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 9 tahun 3 bulan.
"Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 135 miliar dengan memperhitungkan barang bukti sebagai uang pengganti dan, jika terdakwa tidak dibayar uang pengganti paling lama waktu selama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta, maka dipidana dengan pidana selama 9 tahun dan 3 bulan penjara," kata jaksa.
Jaksa menuntut Arifin Wiguna selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK), Surya Cipta Witoelar selaku Direktur Utama PT DNK dan Thomas Anthony Van Der Heyden (warga negara AS) selaku Senior Advisor PT DNK dengan pidana penjara 18 tahun 6 bulan penjara.
Jaksa menuntut masing-masing dari mereka membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana badan selama 6 bulan.
"Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," ujarnya.
Lihat juga Video 'Temuan Auditor BPKP soal Kerugian Negara di Kasus Satelit Kemhan':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(whn/haf)