.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkap langkah-langkah yang selama ini dilakukan Indonesia demi perdamaian di Myanmar. Retno menuturkan pertemuan demi pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) dan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer telah dilakukan.
"110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan in person, virtual, maupun melalui percakapan per telepon, termasuk engagements saya secara in person baik dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC dalam beberapa kali," kata Retno dalam press briefing di Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).
"Dan engagement kantor special envoy baik dengan Ethnic Resistance Organizations (EROs), wakil-wakil partai politik, dan CSO serta pihak-pihak lain di Myanmar," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, SAC atau junta militer saat ini secara de facto memerintah di Myanmar usai kudeta militer beberapa tahun lalu. Sedangkan NUG merupakan pemerintah Myanmar bentukan oposisi.
Ratusan engagement dengan pihak Myanmar itu dilakukan dalam waktu hampir tujuh bulan atau selama Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Retno mengatakan engagement dengan Myanmar itu dilakukan secara intensif dan inklusif.
"Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang durable. Oleh karena itu engagements ini merupakan building block yang pertama," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan SAC dan NUG, Retno mengaku telah menyampaikan pentingnya dialog inklusif yang merupakan satu-satunya jalan ke depan jika ingin Myanmar berdamai. Retno juga mengajak pihak luar untuk mendorong dialog inklusif tersebut.
"Saat ini, sudah waktunya building block kedua mulai dibangun yaitu mendorong dialog di antara para pihak menuju dialog inklusif nasional," ungkap Retno.
Retno pun menjelaskan pentingnya engagement yang intensif dan inklusif tersebut. Hal itu disebutnya untuk membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan yang ada di Myanmar.
"Mendorong de-eskalasi kekerasan dan renouncing the use of force, mendorong dialog inklusif, dan mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip no-one left behind," kata dia.
Lebih lanjut, Retno juga menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umu. Retno meminta agar kekerasan itu segera dihentikan.
"Hal ini harus segera, saya ulangi, harus segera dihentikan. Di semua engagements yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas. Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan ada situasi kondusif. Tanpa situasi kondusif, maka tidak mungkin dapat dilakukan dialog yang inklusif," beber dia.
"Tanpa dialog yang inklusif, maka tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima semua pihak dan tidak akan ada perdamaian yang durable di Myanmar," sambung Retno.
Bantah ASEAN 'Myanmar Fatigue'
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidharto Suryodipuro, juga membantah ASEAN mulai mengalami 'Myanmar Fatigue'. Menurutnya, langkah-langkah yang selama ini dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa ASEAN selalu mengupayakan perdamaian di Myanmar.
"Dari penjelasan panjang lebar Ibu Menlu tidak mencerminkan fatigueness. Penjelasan beliau sangat panjang lebar dan dengan angka-angka. Saya kira kalau fatigue tidak seperti itu," kata Sidharto.
Lihat juga Video 'Jokowi Bicara soal Hasil KTT ASEAN, Termasuk Bahas Myanmar':
