Soal Polemik Kampung Susun Bayam, Ketua DPRD DKI Singgung Era Jokowi-Ahok

Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengomentari soal polemik Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara. Dia menyinggung soal penanganan warga terdampak penggusuran di era Jokowi-Ahok.

"Sekarang kan kalau pemerintah daerah semasa Pak Jokowi-Ahok itu ada ganti untung ya, tinggal ganti untung saja, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi, ya, pasti mereka akan ribut. Solusinya ya seperti itu kalau saya sebagai pribadi," kata Pras, panggilan akrab Prasetio, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023).

Pras mengaku tak tahu-menahu apakah para warga eks Kampung Bayam sudah mendapatkan ganti untung dari pemerintah daerah. Namun, jika warga mengantongi dokumen kepemilikan tanah ataupun bangunan rumah miliknya, bisa mengajukan ganti untung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tahu saya. Saya lima tahun lalu vakum dan tidak mengerti. Mungkin (ganti untung) ini jalan yang terbaik untuk JIS ke depan," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari solusi soal Kampung Susun Bayam. Diketahui, bangunan Kampung Susun Bayam telah berdiri, namun tak terisi karena belum ada kesepakatan tarif sewa.

"Soal Kampung Susun Bayam kita duduk nih antara eksekutif dan DPRD mau diapain sih ini JIS. Kan harus dicari solusinya, tidak mungkin memikirkan ego sana-sini," kata Prasetio.

Polemik Kampung Susun Bayam, JakPro Vs Warga

Sebagaimana diketahui, polemik antara JakPro dan warga terkait hunian Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, masih berlanjut. Terbaru, warga korban gusuran Kampung Bayam menduduki Kampung Susun Bayam karena tak kunjung diberi kunci hunian.

Dalam foto yang diterima, warga yang terdiri atas dewasa hingga anak-anak tampak mengemper dan bertahan di kawasan Kampung Susun Bayam. Mereka menggelar terpal dan beraktivitas di luar unit.

Warga mulai masuk ke area Kampung Susun Bayam sejak 13 Maret. Salah satu warga bernama Suryo mengatakan sudah mengikuti alur birokrasi untuk bisa menghuni Kampung Susun Bayam, tapi hingga kini belum mendapat kepastian.

"Padahal, Desember 2021, warga Kampung Bayam sudah harus menerima kunci, dan sudah ada surat kesepakatan pada 10 Januari 2023 kepada Pj Gubernur yang kami tembusan ke wali kota dinas perumahan dan seluruh instansi terkait. Namun sampai saat ini Pj Gubernur tidak merespons dan belum menyerahkan kunci sampai hari ini," ujar Suryo dalam keterangannya, dilihat, Kamis (16/3).

Selanjutnya: Walkot Jakut Tawarkan Pindah ke Rusun

Simak juga 'Erick Thohir Beberkan Alasan Rumput JIS Disorot':

[Gambas:Video 20detik]

Wali Kota Jakut Tawarkan Pindah ke Rusun

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim sebelumnya memberikan solusi kepada eks warga Kampung Bayam agar segera mendapatkan hunian layak. Ali berharap warga bersedia dipindahkan ke rusun-rusun yang tersedia di Jakarta.

"Kalau solusi sih mereka mau nggak ke rusun, itu saja. Kalau mereka mau, saya carikan. Kasihan juga," kata Ali saat ditemui di Kamal Muara, Jakarta Utara, Selasa (28/3/2023).

Solusi tersebut disampaikan lantaran Ali merasa iba atas kondisi warga yang tak kunjung mendapat hunian. Pasalnya, sampai saat ini JakPro dengan warga belum mencapai kesepakatan soal tarif sewa.

"Kalau memang ada alternatif saya juga miliki kasihan juga warga kita ya karena kan memang secara teknis bisa masuk, tapi harganya mahal kan karena belum diserahkan ke Dinas Perumahan," jelasnya.

Ali berjanji bakal memproses apabila warga bersedia dipindahkan ke rusun milik Pemprov DKI yang tersedia. Kendati begitu, Ali menekankan usulan tersebut hanya sebatas solusi alternatif. "Saya kan cuma (menawarkan) alternatif saja," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya