.webp)
Nama Panji Gumilang saat ini tengah menjadi sorotan setelah Pondok Pesantren Al-Zaytun menuai kontroversi. Kini, ratusan rekening milik pimpinan Ponpes Al-Zaytun itu tengah diusut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) karena agak mencurigakan.
Diketahui, Ponpes Al-Zaytun menjadi sorotan karena isu dugaan penodaan agama. Bahkan beredar kabar ada dugaan tindak pidana oleh perseorangan di Ponpes Al-Zaytun.
Ponpes ini dipimpin oleh Panji Gumilang. Deret kontroversi di Ponpes Al-Zaytun pun membuat sejumlah pihak mendesak agar ponpes tersebut diselidiki. Panji Gumilang sendiri sudah diperiksa Bareskrim Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panji Punya Ratusan Rekening
Belakangan terungkap bahwa Panji Gumilang memiliki ratusan rekening. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Panji memiliki 289 rekening atas namanya dan institusi.
"Ya, memang. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang. Nama di itu ada enam. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya enamlah," ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Mahfud mengungkap rekening terkait Panji Gumilang ada 289. Nama pemilik rekening itu, kata Mahfud, beda-beda, namun masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang.
Mahfud mengatakan total rekening atas nama Panji Gumilang itu ada 256. Sedangkan 33 lainnya atas nama institusi.
"Dan dari situ, 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289," jelas Mahfud.
Transaksi Agak Mencurigakan
Mahfud mengatakan PPATK tengah menganalisis ratusan rekening itu. PPATK menelusuri apakah ada dugaan pencucian uang atau tidak dalam rekening tersebut.
"Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pencucian uang atau tidak, secepatnya," katanya.
Mahfud pun menjelaskan alasan PPATK turun tangan mengusut rekening itu. Mahfud mengatakan transaksi di rekening itu agak mencurigakan.
"Kalau agak mencurigakan, makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK, agak mencurigakan," tegas Mahfud.
Simak Video 'Al-Zaytun Terafiliasi NII, BNPT: Itu Sejarah, Kita Tak Bisa Menghukum':
