.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia merupakan negara besar sehingga wajar jika memiliki sejarah baik dan buruk. Namun Jokowi memastikan bahwa pemerintah memiliki niat tulus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Negara kita ini memang negara besar jadi ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti juga kadang-kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik dan saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah," kata Jokowi di Peluncuran Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023).
"Oleh karena itu, sekali lagi pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara kita Indonesia," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi pun mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sebab, lanjutnya, korban bersedia menerima proses penyelesaian ini melalui penantian yang sangat panjang.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk menerima proses ini setelah melalui penantian yang sangat panjang," ujar Jokowi.
Jokowi yakin tidak ada proses yang sia-sia. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat ini membuka jalan bagi upaya menyembuhkan luka-luka korban.
"Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka Jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada, awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil dan damai dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan," pungkas dia.
Simak Video 'Kick Off Pemulihan Hak Korban Kasus HAM Berat Digelar 27 Juni':
