.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kick-off atau peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jokowi mengatakan acara ini bertujuan memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban," kata Jokowi di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023).
Jokowi pun meminta luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dipulihkan. Hal itu agar Indonesia bisa bergerak maju.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju," ujarnya.
Jokowi menuturkan, pada awal Januari lalu, dia telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang berfokus pada pemenuhan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dia pun bersyukur hari ini kebijakannya tersebut bisa mulai direalisasikan.
"Kita bersyukur, alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang," tutur Jokowi.
Ke-12 peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut adalah:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talang Sari Lampung 1989
4. Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Statis di Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santen 1998-1999
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999
10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002
11. Peristiwa Wamena di Papua 2003
12. Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003
Simak Video 'Kick-Off Pemulihan Hak Korban Kasus HAM Berat Digelar 27 Juni':
(mae/dhn)
