.webp)
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi mengkritik pernyataan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan yang melarang wisuda di sekolah dan mengimbau agar tidak dibuat-buat. Menurut Ridwan, wisuda di sekolah memiliki manfaat untuk siswa.
"Wisuda itu satu kesatuan rangkaiannya. Itu kan ada fungsi positifnya, ada kreasi seni dari anak, ada anak mengeluarkan bakat," kata Ridwan kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Namun, dia juga memberi catatan terhadap keluhan mahalnya biaya wisuda sekolah. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah memberi batasan. Misalnya batasan biaya yang dibebaskan kepada orang tua siswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang ada nilai yang perlu diperbaiki, misalnya biaya yang membebani. Memang harus dikasih batasan-batasan. Misalnya sekolah tidak boleh melakukan di luar, kan gedung mahal tuh. Kalau saya sarankan itu dibatasi. Kalau dilarang tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.
Menurutnya, sebaiknya wisuda di sekolah tidak dilarang. Sebab, menampilkan kreasi seni siswa juga merupakan bagian dari pendidikan.
"Sekolah kan banyak gedung yang bisa dimanfaatkan. Jadinya efisiensi itu dilakukan. Kalau misalnya Plt melarang tidak ada solusi, dilihat dulu seharusnya wisuda itu. Bagi pemerintah melarang, menurut saya dilarang hanya kapasitas itu aja bagi sekolah yang melakukan kegiatan kenaikan kelas atau perpisahan itu tidak boleh di luar. Apalagi kalau sekolah itu menyewa gedung pertemuan yang jutaan rupiah, yang itu dibebankan ke wali murid," ucapnya.
Dia menambahkan, apabila sekolah ingin mengadakan wisuda, sebaiknya harus berani memberi biaya. Jangan dibebankan seluruh biaya wisuda kepada orang tua siswa.
"Ibunya sampai menangis kok anaknya punya kemampuan, ditonton di hadapan wali murid. Sekolah juga kalau mau ada wisuda itu harus berani memberi biaya juga, modal juga, gotong royong namanya, jangan dibebani ke anak semua, tidak baik sekolah seperti itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan tak sepakat dengan adanya wisuda di sekolah. Dia mengimbau agar wisuda di sekolah tak dibuat-buat.
"Saya juga tidak setuju, banyak yang DM ke saya dari warga, Pak ini kami sudah biaya tinggi, kadang-kadang melalui ketua komite siswa itu biaya seperti study tour, pelantikan," kata Iwan kepada wartawan.
Lihat juga Video 'Kembali Bicara Larangan Mendaki, Gubernur Koster Tegaskan Pilihan':
Iwan bercerita bahwa saat bersekolah dulu tidak ada wisuda. Namun, menurutnya, kini hal semacam itu seperti gaya-gayaan.
"Dulu aja saya tidak ada wisuda, ini gaya-gaya begini sekarang," ungkapnya.
Iwan menyebutkan kecuali memang sudah ada tabungan dari awal. Namun yang kerap terjadi justru wisuda dibayarkan secara dadakan sehingga membebani orang tua siswa.
"Kecuali tabungan dari awal ya, tapi ini kan mendadak. Biaya study tour sekalian wisuda ini ini ini, hindarilah, saya juga melarang," terangnya.
