.webp)
Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Haji DPR RI tahun 2023 ini dipersiapkan dengan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyokong penuh Timwas Haji DPR agar pengawasan lebih maksimal demi terwujudnya perbaikan pelayanan haji tiap tahunnya.
"Timwas Haji DPR tahun ini memang ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, ya ini disiapkan lebih baik, baik Timwas I yang berkaitan dengan pengawasan persiapan haji, kemudian Timwas II yang berkaitan pengawasan pelaksanaan. Jadi tahun ini distribusi pekerjaan bagi Timwas I dan Timwas II ini sudah dilakukan checklist lebih detail terhadap identifikasi-identifikasi yang sudah kami lakukan tahun lalu. Jadi jauh lebih siap dan lebih spesifik yang akan dilihat," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan di Makkah Hotel, Makkah, Jumat (23/6/2023).
Ada 46 wakil rakyat yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci bertugas sebagai Timwas Haji DPR. Sejumlah sektor utama yang akan diawasi para wakil rakyat adalah pemondokan, katering, kesehatan, dan transportasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyokong penuh Timwas Haji DPR agar pengawasan lebih maksimal demi terwujudnya perbaikan pelayanan haji tiap tahunnya. (Deny/TVR Parlemen) |
Untuk menyokong kinerja pengawasan Timwas Haji tersebut, Setjen DPR sudah menyiapkan pembagian tugas, jadwal, identifikasi masalah awal, dan agenda pertemuan dengan Amirul Hajj Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Salah satu yang disiapkan juga adalah materi sorotan khusus Timwas, yaitu soal pelayanan bagi jemaah haji lansia.
"Misalnya di tahun ini berkaitan dengan penanganan menyangkut lansia, kemudian yang difabel, ini jadi perhatian serius dari Timwas DPR. Walaupun ini notabene didominasi oleh kegiatan di Komisi VIII, tahun ini keaktifan dari komisi-komisi pendukung lainnya, seperti Komisi IX, Komisi V, dan Komisi VI, itu sudah sangat serius, dan kita juga sudah menyiapkan draf apa saja yang akan dilakukan pengawasan di lapangan secara keseluruhan," tutur Indra.
Indra juga menyiapkan jalur publikasi khusus agar kinerja Timwas Haji DPR bisa dipantau publik. Dia ingin catatan-catatan perbaikan pelayanan haji yang disampaikan DPR ke pemerintah bisa sama-sama dipantau publik, tak seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Karena ini harapan kita bersama, pelayanan haji kita semakin baik ke depannya. Tentu kita berdoa ke depannya semakin sedikit catatan-catatan bagaimana pelayanan pemerintah terhadap peserta haji," ujar Indra.
(tor/gbr)
