.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan bebas visa kunjungan (BVK) 159 negara ke Indonesia disetop oleh pemerintah. Sahroni menyinggung aksi warga negara asing (WNA) di Tanah Air yang bersikap sewenang-wenang.
Sahroni menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Rapat dihadiri langsung oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim.
"Saya dengar kemarin Menkumham sudah menutup terkait bebas visa dari 159 negara ya, betul ya? Sekarang banyak sekali Pak Dirjen terkait di Bali itu kasus sebenarnya banyak banget dengan WNA. Nah, Pak Dirjen bagaimana menyikapi kejadian belakang terakhir baik yang sudah viral maupun tidak viral?" kata Sahroni dalam rapat, Rabu (21/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahroni mengatakan sempat menyoroti salah satu aksi WNA yang semaunya di Bali. Ia meminta Silmy mencari solusi terkait hal tersebut.
"Memang secara formal kita mengayomi mereka sebagai turis, tapi apakah akhirnya sebagai turis di negara kita dia melakukan semau-maunya? Saya sempat posting terkait dia berasusila di satu gang yang akhirnya saya take out, takut dianggap sebagai penyebaran pornografi. Nah menyikapi ini gimana, Pak?" ujar Sahroni.
Ia mengatakan semestinya Indonesia bisa lebih tegas dengan hal tersebut. Ia tak ingin WNA yang melanggar baru ditindaklanjuti setelah viral.
"Dan yang tidak pantas atau melakukan sikap arogansi terhadap republik ini, kita harusnya menyikapi lebih tegas. Apakah dengan mendatangkan langsung yang bersangkutan? Pak Dirjen sudah melakukan beberapa WNA untuk mendeportasi tapi itu kan yang sifatnya sakral. Nah hal-hal yang begini, yang kiranya yang viral mungkin didapat, tapi yang nggak viral itu bagaimana?" imbuhnya.
Presiden Jokowi sebelumnya buka suara soal keputusan pemerintah menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Jokowi mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan karena ada evaluasi.
"Pasti ada evaluasi, dulu kita buka total," kata Jokowi di Gunung Sindur, Bogor, Rabu (21/6).
Jokowi menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk menilai ada-tidaknya manfaat dari bebas visa ke negara-negara itu. Menurut Jokowi, proses evaluasi terhadap bebas visa merupakan hal yang wajar.
"Evaluasinya memberikan manfaat kepada negara ndak? Kalau ndak mesti, oh ini ndak, negara ini perlu dibuka atau tutup? Semua negara seperti itu pasti dievaluasi. Ada evaluasi dan manfaat tidaknya," ujar Jokowi.
Simak Video 'Sandiaga Uno Sebut Bebas Visa untuk 159 Negara Tak Efektif':
