.webp)
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mendorong Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang dibentuk Polri tak gentar membongkar jaringan mafia perdagangan orang. Dia meminta Satgas TPPO Polri menindak tegas demi menyelesaikan kasus perdagangan orang ilegal yang sudah jadi momok di negeri ini.
"Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini," kata Johan Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Satgas TPPO yang dibentuk Polri tersebut dibuat atas tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul banyaknya ditemukan kasus perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri lewat jalur non-formal atau ilegal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johan Budi mengapresiasi Polri yang membentuk Satgas TPPO karena dapat membantu memerangi sindikat perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal. Dia mendorong Satgas TPPO menumpas tuntas mafia hingga ke akar-akarnya.
"Apa yang telah dilakukan Satgas TPPO kita apresiasi karena dapat bekerja cepat menumpas berbagai tindak kejahatan perdagangan orang," ujarnya.
"Selama ini, persoalan perdagangan orang juga selalu kami suarakan kepada Pemerintah agar keberadaan mafia TPPO segera diberantas. Harus ditumpas tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah," imbuh Johan Budi.
Politikus PDIP ini menilai Satgas TPPO yang dibentuk dari mulai tingkat Markas Besar (Mabes) Polri hingga Polda jajaran akan memperkuat efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah tanah air. Apalagi, kasus penempatan PMI ke negara tujuan tanpa jalur formal banyak terjadi karena adanya jaringan mafia.
"Sindikat perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara tidak boleh diam saja, dan harus membuktikan taringnya agar mafia-mafia perdagangan orang segera diberantas," tegas Johan Budi.
Johan Budi pun berharap Satgas TPPO bisa menyelesaikan mafia perdagangan orang mulai dari hulu hingga hilir. Khususnya pihak-pihak yang ada di belakang jaringan sindikat perdagangan orang.
"Karena kalau hulunya tidak dibereskan, penyelesaian jaringan mafia perdagangan orang ini akan sulit diberantas. Jika begitu, maka kasus yang ada di hilir akan terus meningkat," ungkapnya.
Johan Budi menilai Satgas TPPO sejauh ini baru menyelesaikan masalah perdagangan orang di hilirnya saja. Meski begitu, dia berharap Satgas TPPO Polri juga dapat berkolaborasi dengan BP2MI hingga instansi terkait lainnya. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk pencegahan yang progresif dari semua pihak.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Termasuk penegakan hukum yang revolutif, penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bagaimana menangkap otak kejahatan agar mereka mendapatkan sanksi yang keras untuk membuktikan bahwa Negara hadir dan tidak boleh kalah dari mafia perdagangan orang," paparnya.
Minta Satgas Soroti Batam
Di sisi lain, Johan Budi meminta Satgas TPPO merespons cepat adanya jalur 'gemuk' pengiriman perdagangan orang di Batam. Sebab wilayah tersebut merupakan jalur padat ditemukannya pekerja migran ilegal yang berpindah tempat menuju negara penempatan mereka.
"Selain itu, ada dugaan jaringan besar di Batam yang selalu mengirimkan pekerja migran kita secara ilegal," ungkap Johan Budi.
Johan Budi pun mendorong pemerintah melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih teredukasi mengenai keberangkatan pekerjaan ke luar negeri dengan cara legal.
"Pekerja migran yang tercatat selalu mendapatkan perlindungan dari negara, namun yang tidak tercatat rentan terhadap risiko. Ini yang menjadi catatan dari kami di DPR. Banyak korban TPPO merupakan masyarakat di daerah yang kurang sosialisasi dari pemerintah. Bentuk edukasi kepada calon PMI merupakan aksi preventif dari Pemerintah agar TPPO tidak terus marak di negara ini," ujar Johan Budi.
(amw/jbr)
