Polri menggelar analisa dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 hari ini. Salah satu yang jadi atensi adalah cooling system menjelang Pemilu 2024.
Anev digelar di Posko Presisi, Selasa (13/6/2023). Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono memimpin anev tersebut.
Dalam rapat anev tersebut, Gatot menyampaikan atensi khusus terhadap pentingnya cooling system situasi politik menjelang Pemilu 2024. Gatot menerangkan Polri telah memiliki kemampuan baik untuk merealisasikan hal tersebut.
"Dari berbagai pengukuran terhadap integritas organisasi dan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, kemampuan itu sudah dimiliki Polri," jelas Gatot, dalam keterangannya.
Gatot juga memaparkan data anev terkait penilaian terhadap budaya integritas organisasi. Misalnya pengukuran mengenai larangan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) bergaya hedonis.
"Dari penilaian per daerah, anev menunjukkan terdapat 2 Polda yang memiliki indeks tertinggi yaitu Polda Kaltara dan Polda Kaltim. Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain," ujar Gatot.
Sementara itu, data layanan publik dasar kepolisian terhadap masyarakat meliputi layanan hotline, patroli siber, dan aduan melalui media sosial, sejumlah Polda diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya. Gatot minta layanan hotline dioptimalkan.
"Optimalisasi layanan hotline 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat diperoleh 2 Polda dengan indeks tertinggi, yaitu Polda Jabar dan Jatim. Kembali, penilaian ini perlu diteladani oleh daerah lainnya," sambungnya.
Adapun data anev untuk optimalisasi patroli siber hampir terjadi di seluruh Polda. Berdasarkan paparan Gatot, sebanyak 20 polda memiliki indeks tertinggi.
Selain itu, data anev terkait aduan masyarakat melalui media sosial menunjukkan Polda Bengkulu dan Sumsel merupakan dua daerah yang memiliki tingkat aduan tinggi dan direspons dengan baik oleh satuan wilayah tersebut.
"Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespons aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespons itu, harus melakukan monitoring dengan baik," tegas Gatot.
Mengacu pada data anev yang terhitung, Gatot menekankan cooling system sebagai respons terhadap dinamika situasi politik menjelang Pemilu 2024 juga harus diutamakan. Dia mengatakan Harkamtibmas perlu mengoptimalkan patroli yang menargetkan kejahatan konvensional.
"Lakukan respons cepat laporan dan aduan yang meresahkan masyarakat," kata Gatot.
Dalam kesempatan yang sama, Kaposko Presisi Irjen Slamet Uliandi menerangkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri berdasarkan survei eksternal telah mencapai posisi 73,2 persen berdasarkan Lembaga Survei Indikator. Sementara berdasarkan survei lembaga Charta Politika, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri di posisi 70 persen.
"Posko Presisi memberikan ruang bagi eksternal untuk melakukan penilaian secara independen, sehingga apa yang dilakukan Posko Presisi mengevaluasi di dalam dan dinilai oleh eksternal," kata Slamet.
Lihat juga Video 'Mahasiswa-Santri Bisa Ikut Pemilu di Lokasi Belajar Tanpa Perlu Pulang':
(idn/imk)