Baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di balik meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya menyebut bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
Analis Komunikasi Politik Silvanus Alvin menilai pernyataan Mahfud MD kurang bijaksana. Ia menilai Mahfud seakan-akan menggeneralisir seluruh anggota DPR RI terkait kasus korupsi dengan menyatakan adanya conflict of interest di DPR dan menyebabkan terjadinya transaksi di bawah meja.
"Saya yakin Pak Mahfud sebagai negarawan yang juga tokoh anti-korupsi mampu menularkan semangat anti-korupsi tersebut kepada Anggota DPR, baik kini dan yang akan datang," ujar Alvin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Fakta masih terdapat oknum di DPR yang melakukan tindak pidana korupsi memang tak bisa dibantah. Alvin melanjutkan di antara mereka juga ada anggota DPR yang secara aktif membantu rakyat, mewakili kepentingan masyarakat, mengawal kebijakan publik, dan melakukan legislasi yang progresif.
"Walaupun ada berbagai kasus korupsi di DPR yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada anggota DPR yang bekerja secara jujur," tutur Alvin.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) ini juga menganggap generalisir yang dilontarkan oleh Mahfud tidak adil karena didasarkan pada tindakan beberapa individu yang terlibat dalam korupsi atau makelar kasus. Padahal, masih banyak anggota di DPR yang memiliki latar belakang dan motivasi berbeda, tambah Alvin.
Pejabat pemerintah seharusnya cermat saat memberikan pernyataan ke publik agar tidak terjadi 'misleading', tegas Alvin. Apalagi, masyarakat Indonesia masih rentan dengan pernyataan-pernyataan di berita atau media sosial.
"Alangkah lebih baik bila pejabat negara bisa objektif melihat hal positif maupun hal negatif dari DPR. Kita tidak bisa pungkiri kebijakan-kebijakan pro-rakyat pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari DPR sebagai lembaga representasi rakyat," sebut Alvin.
Lulusan Master University of Leicester Inggris itu pun mengatakan dengan mendiskreditkan DPR secara keseluruhan berarti juga mendiskreditkan institusi demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif.
"Menyimpulkan DPR buruk dapat berimplikasi pada rusaknya kepercayaan publik dan dapat berpengaruh para proses demokrasi. Di Pemilu misalnya, bisa saja ada potensi publik jadi enggan untuk menggunakan hak suara mereka," terangnya.
Di sisi lain, menggeneralisasikan DPR sebagai instansi yang mudah melakukan transaksi 'di bawah meja' juga dinilai tidak mengedepankan prinsip objektivitas dalam hukum. Padahal, imbuh Alvin, Mahfud MD sebagai pakar sudah memahami betul prinsip-prinsip dalam hukum yang harus dijunjung tinggi.
"Memberi cap DPR secara keseluruhan sebagai korup atau tidak bermoral adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip praduga tak bersalah. Hanya karena beberapa anggota DPR terlibat dalam tindakan korupsi atau perilaku buruk, tidak berarti semua anggota DPR harus dianggap demikian," ucap Alvin.
Ditambahkan Alvin, edukasi politik yang tepat kepada masyarakat dan sikap menghargai lembaga-lembaga negara harus dimiliki pejabat negara.
"Tanpa ada pernyataan negatif yang memancing kecurigaan saja, opini publik yang salah mudah sekali terbentuk. Jadi pernyataan publik itu harus dipertanggungjawabkan agar tidak mengakibatkan pandangan negatif kepada seluruh anggota DPR," ungkap Alvin.
Menyoroti masalah dan menyuarakan kritik yang konstruktif memang merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki sistem dan menjaga akuntabilitas. Hanya saja, Alvin mengingatkan sebaiknya jangan sampai kritik tersebut kemudian membuat semua pihak menutup mata terhadap hal-hal positif yang sudah dilakukan anggota DPR.
"Dalam hal ini, bila Pak Mahfud mengantongi nama-nama anggota DPR yang nakal, penyampaian dan prosesnya bisa dilakukan sesuai mekanisme," imbau Alvin
Alvin menilai, Mahfud akan lebih elegan apabila menyampaikan kritik yang membangun, ketimbang menyerang dengan menggeneralisasikan korupsi di DPR.
Ia menyampaikan bahwa cara tersebut terlebih terhormat. Publik pun akan lebih senang jika negara tenang tanpa gonjang-ganjing yang tak perlu.
"Saya sendiri melihat saat ini sudah banyak anggota DPR yang terbuka dan mendukung pengungkapan kasus korupsi sekalipun itu dilakukan oleh sesama koleganya di DPR. Ini yang harus jadi perhatian," imbuh Alvin.
Alvin mengingatkan kontroversi politik yang sedemikian rupa bisa berdampak pada iklim investasi sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian Tanah Air.
Simak Video 'Wanti-wanti Mahfud soal Transaksi Balik Meja di DPR':
(fhs/ega)