.webp)
Senada dengan Inggard, Anggota Komisi A dari F-PKS, Nasrullah, juga menagih penjelasan dari Pemprov DKI terkait ketidaksesuaian pembayaran gaji PJLP. Dia mewanti-wanti jangan sampai Pemprov DKI beralasan adanya kesalahan sistem yang mempengaruhi nominal upah PJLP.
"Saya kira kalau tadi disampaikan ada kesenjangan yang membingungkan itu harus ada kejelasan. Tadi alasannya adalah sistem, saya khawatir nanti alasannya sistem lagi. Ini harus ada kejelasan," ujar Narsullah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasrullah juga mendorong agar adanya kompensasi sesuai UMP 2023 yang ditetapkan.
"Tadi apa yang disampaikan Pak Wakil atau Pak Inggard bahwa harus ada kompensasi dari Rp 4,6 harus Rp 4,9 harusnya ada kompensasi yang sudah berjalan karena sesuai ketetapan. Kedua, apakah pemberlakuan PJLP ini sama dengan di instansi atau dinas lainnya. Saya yakin enggak, karena ada koefisien-koefisien," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono buka suara terkait upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang belum sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023. Joko mengatakan Pemprov DKI tengah merumuskan upah PJLP tahun ini.
"Ya kita sedang rumuskan," kata Joko Agus kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Agus mengatakan ada sekitar 132 ribu orang yang bekerja sebagai PJLP di DKI Jakarta. Dia menuturkan upah yang diberikan untuk PJLP tak bisa disebut sebagai gaji melainkan pembayaran jasa.
"PJLP kita itu jumlahnya sangat banyak ada 132 ribu. Proses pengadaannya itu kan pengadaan jasa, pengadaan barang dan jasa. Jadi apa namanya, mestinya kita itu menggunakan apa, e-katalog apa ya. Itu bukan gaji namanya, pembayaran jasa. Beda, beda. Harus dibedakan," ujarnya.
(taa/lir)
