Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak membantah itu, tapi meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi.
"Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini, mau MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (11/6/2023).
Sahroni meminta Mahfud Md langsung menyebut saja oknum yang dimaksud. Dia beralasan, hal ini agar anggota DPR yang tidak berbuat demikian tidak mendapatkan cap serupa.
"Kalau mau sebut saja oknum DPR-nya siapa, karena kasihan ratusan anggota lain yang tidak berbuat tapi dicap serupa. Saya yakin dan percaya Pak Mahfud sebagai pemerintah bekerja dengan jujur, maka nggak enak juga kalau ada yang ngomong pemerintah itu kerjanya korupsi terus. Tidak bisa digeneralisasi," ucapnya.
Bendum DPP Partai NasDem meminta Mahfud langsung to the point menunjuk siapa yang disinggung. Dia menegaskan tidak semua anggota DPR berkelakuan buruk.
"Langsung aja to the point, itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Tidak semua orang br*ngs*k, ada juga yang super-baik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang super hebat," ujar dia.
Simak pernyataan Mahfud Md di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Wanti-wanti Mahfud soal Transaksi Balik Meja di DPR':
(maa/dhn)