.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengusulkan tambahan anggaran untuk lembaganya pada 2024 sebesar Rp 91,96 M. Mahfud menyinggung adanya tugas mendadak yang diberikan ke Kemenko Polhukam padahal di luar agenda rutin.
"Usulan tambahan anggaran ke Kemenko Polhukam untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 91,9 M sehingga total kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam pada 2024 menjadi sebesar Rp 412,3 M," kata Mahfud saat rapat kerja dengan Banggar DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Mahfud mengatakan usulan dan pagu anggaran merupakan prediksi atas tugas rutin yang telah dilakukan pihaknya. Ia menjelaskan sejauh ini ada tugas mendadak yang diberikan ke Kemenko Polhukam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tadi yang kami sampaikan adalah untuk anggaran rutin yang bisa diprediksi bahwa itu akan dilakukan dan harus dilakukan. Terkadang, banyak sekali tugas-tugas ad hoc yang muncul secara mendadak di luar tugas rutin dan biayanya besar," tutur Mahfud.
"Seperti tim penyelesaian non-yudisial, pelanggaran HAM berat masa lalu, itu tidak ada di anggaran, tapi tiba-tiba muncul. Ini ditugaskan oleh negara. BLBI di luar tugas kami, tapi muncul kasusnya kita yang ambil. TPPU tindak pidana pencucian uang, TPPO tindak pidana perdagangan orang, kerusuhan tiba-tiba muncul, tidak ada anggaran itu kerusuhan," ungkap Mahfud.
Menurutnya, penanganan kasus itu membuat Kemenko Polhukam harus mengirimkan tim besar. Jika masalah tak ditangani, kerugian untuk negara semakin luas.
"Dan kita harus mengirim tim besar ke sana, lalu kerjanya lama, kemudian penggalangan dalam rangka moderasi beragama. Saudara, terkadang uang yang dikeluarkan untuk masalah itu sedikit, tapi kalau dibiarkan yang merugikan negara bisa ratusan kali lebih besar misalnya untuk kerusuhan," kata Mahfud.
"Kita nggak bisa ngirim tim, uangnya nggak ada. Itu kalau tidak ditangani hanya kita butuh uang Rp 5 M, tapi kita nggak ada uangnya. Kalau tidak ditangani, kehancurannya untuk rehabilitasi bisa ratusan miliar dan itu banyak terjadi," imbuh Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyetujui usulan anggaran empat kemenko. Termasuk anggaran tambahan Kemenko Polhukam sebesar Rp 91,9 Miliar.
"Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan bahwa keempat menko itu mendapat tambahan anggaran pada September," ujar Said.
Lihat juga Video 'Mahfud Nggak Kaget Masuk Bursa Cawapres Ganjar:
