Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengkritik keras anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk belanja barang. I Wayan mempertanyakan jumlah miliaran rupiah untuk anggaran renovasi ruangan anggota DPD dan toilet.
Hal tersebut disampaikan Wayan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan DPD RI. Rapat terselenggara di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
"Kritik dulu, ini bukan, bukan kritik saya. Media ini Pak, ada Rp 14 M untuk ruangan anggota, kemudian ada Rp 4,8 miliar untuk toilet, ini diserang habis oleh media Pak," kata Wayan dalam rapat, Kamis (8/6/2023).
Wayan menyinggung Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024, di mana tertuang di dalamnya untuk belanja operasional barang sebesar Rp 119.031.860.000. Wayan meminta penjelasan dari angka tersebut.
"Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp 119 M, bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot (ruang anggota dan toilet), yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp 119 M," ucap Wayan.
Ia meminta DPD untuk memakai anggaran secara efektif dan efisien. Ia menyinggung adanya seminar yang diadakan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud untuk kembali mendorong UUD 1945.
"Yang kedua Pak, saya akan coba fokus pada efektifitas dan efesiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efesiensi penting. Bapak, Pak Sekjen masih ingat nggak pada waktu lalu Ketua DPD melalui media sosial mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan itu juga diseminarkan di beberapa tempat," tutur Wayan.
"Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa," tegasnya.
Wayan menyebut ingin memberikan masukan kepada DPD. Ia ingin ada perubahan ke depannya.
"Hampir 4 tahun kita di sini, hanya sekarang saya memberikan masukan yang agak tajam karena ingin DPD ini lebih berdaya, ingin anggarannya lebih ditingkatkan, nggak bisa kita meningkatkan anggaran tanpa alasan yang jelas," imbuhnya.
Proyek Renovasi Ruang Anggota Rp 14,4 M
Dilihat detikcom dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Rabu (7/6/2023), proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097.
Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan lokasi pekerjaan berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Volume pekerjaan satu paket dengan sumber dana APBN 2023.
"Total pagu Rp 14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar)," demikian tertulis di situs tersebut.
Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.
Selain itu, ada paket 'Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI' dengan kode RUP 41441846. Pagu anggaran untuk paket tersebut bernilai Rp 981 juta dengan nilai HPS paket Rp 526.029.000 (Rp 526 juta). Tender paket ini dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi.
Proyek Renovasi Toilet Rp 4,8 M
DPD RI juga menganggarkan Rp 4,8 miliar untuk renovasi toilet di Gedung A dan Gedung B DPD RI. Proyek ini diberi nama 'Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI' dengan nomor RUP 43138718.
"Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Perbaikan toilet ini menggunakan APBN 2023. Total pagu anggaran berjumlah Rp 4.804.021.000 (Rp 4,8 miliar).
Berikutnya, ada tender Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI dengan kode RUP 43138744. Pagu anggarannya Rp 432 juta dengan nilai HPS Rp 345.487.500.
Pemenang berkontrak dalam tender ini ialah PT Rutarona Cipta dengan harga kontrak Rp 287.680.920.
Simak juga 'PPATK Usul Tambahan Anggaran Rp 84,3 Miliar untuk Kawal Pemilu-Infrastruktur':
(dwr/maa)