HUT Ke-73, IGTKI Minta Kuota PPPK Guru TK Ditambah

Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) memperingati HUT ke-73 di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini. Pengurus Pusat (PP) IGTKI PGRI meminta kuota pengangkatan PPPK (P3K) untuk guru TK ditambah.

Ketua Umum PP IGTKI PGRI Nur Sriyati mengatakan, selama 73 tahun, guru TK mengabdikan diri untuk negeri dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun sebanyak 92 persen guru TK masih non-PNS.

"IGTKI telah berjuang selama 73 tahun mengabdikan untuk negeri ikut mencerdaskan anak bangsa. Namun, bapak dan ibu perlu ketahui bahwa guru taman kanak-kanak notabenenya 92% non-PNS," kata Nur dalam sambutannya, di Monas, Jakpus, Minggu (4/6/2023).

Sri menuturkan guru TK hanya mendapat kesejahteraan Rp 500 ribu per bulan. Sri pun meminta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga hadir di lokasi, membantu 92 persen guru TK ditambah kuota pengangkatan P3K.

"Oleh sebab itu, dalam kesempatan HUT ke-73 IGTKI PGRI mohon dengan rendah hati, yang mana guru taman kanak-kanak ini berjuang yang hanya mendapat kesejahteraan tiap bulan Rp 500 ribu," ujarnya.

"Di depan bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI mohon pikirkan untuk anggota kami yang 92% non-PNS, mohon. Seandainya nanti ada pengangkatan P3K mohon kuotanya untuk pengangkatan guru taman kanak-kanak ditambah," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy diwakili Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK Jazziray Hartoyo mengatakan dalam peraturan Nomor 8 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 terdapat bantuan insentif untuk pengajar pendidikan anak usia dini.

"Mohon perhatian, Ibu dan Bapak, di peraturan Nomor 8 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ini sudah ada bantuan insentif untuk pengajar pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan juga taman belajar keagamaan, serta taman belajar anak, dan pusat kegiatan taman belajar masyarakat. Tolong ditagih saja ke kepala desanya," ujar Jazziray.

Menanggapi permintaan penambahan kuota pengangkatan P3K untuk guru TK, Jazziray menyebut akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengabulkan permintaan tersebut.

"Kami menanggapi permintaan Ibu Nur, 92% non-PNS tenaga guru ini sangat memprihatinkan kami dari Kemenko PMK akan mengawal untuk P3K sesuai permintaan Ibu Nur. Kami akan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait utamanya dari Direktorat Jenderal GTK," ungkapnya.

Diketahui acara tersebut dihadiri kurang lebih 11 ribu guru TK dari 9 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung.

Serta turut dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Wakadisdik DKI Purwosusilo, dan anggota DPD RI Sylviana Murni.