Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya kasus penipuan lowongan kerja ke luar negeri atau jobscam online yang banyak memakan korban Warga Negara Indonesia (WNI). Puan meminta Pemerintah melakukan upaya mitigasi mengingat job scam sudah semakin meresahkan karena tak sedikit yang berujung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Perlu ada langkah konkrit yang diambil Pemerintah untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan terkait job scam ke luar negeri," ujar Puan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/5/2023).
Tidak sedikit pekerja migran Indonesia (PMI) yang terluntang-lantung nasibnya setelah tertipu tawaran pekerjaan. Penempatan pekerjaan dalam kasus ini biasanya tidak sesuai dengan iklan lowongan kerja yang ditawarkan.
Kasus job scam sendiri banyak ditemukan di kawasan ASEAN di mana PMI dipaksa bekerja untuk modus-modus kejahatan. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat sejumlah kasus job scamer yang melanda WNI.
Terbaru, ada 45 WNI dilaporkan menjadi korban perusahaan online scamming di Laos. Tanpa alasan yang pasti, paspor mereka ditahan oleh perusahaan walaupun mereka sudah berhenti bekerja. Baru pekan lalu, 53 WNI dipulangkan ke Indonesia setelah menjadi korban scamming internasional di Filipina.
Belum lama ini, ada juga kasus TPPO terhadap 26 WNI di Myanmar. Awalnya, mereka diiming-imingi fasilitas yang menggiurkan untuk bekerja di Thailand.
Ada juga 13 orang WNI yang disekap di Kamboja setelah menjadi korban TPPO. Dalam penanganan kasus seperti itu, kata Puan, Pemerintah harus bisa memastikan keselamatan WNI.
"Saya berharap Pemerintah dan pihak-pihak terkait yang memang mengurus hal tersebut untuk lebih proaktif. Prioritaskan selamatkan nyawa warga negara kita. Harus segera cari jalan keluar agar kasus seperti ini tidak lagi terulang," ungkapnya.
Puan meminta pemerintah untuk mencari akar permasalahannya. Serta mencari solusi dari hulu ke hilir. Pihaknya juga meminta alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk mengawal permasalahan ini.
"Ada banyak sekali warga kita yang menjadi korban job scam di luar negeri. Rata-rata berujung pada perdagangan orang dan mengalami kekerasan. Apa yang salah di sini? Kita harus bisa mencari akar permasalahannya sehingga dapat menemukan solusi dari hulu ke hilir," tegas Puan.
"Secara khusus saya meminta alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, baik dari Komisi IX DPR yang mengurus soal ketenagakerjaan, Komisi I DPR terkait hubungan internasional dan Komisi III DPR dalam hal penegakan hukum, agar mengawal betul permasalahan ini," imbuhnya.
Puan menambahkan pemerintah baik kementerian maupun lembaga seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) harus terus melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan menyangkut PMI.
Simak selengkapnya di halaman berikut
(eva/eva)