.webp)
Ketua Rukun Tetangga (RT) 011/03 Pluit Riang Prasetya menyebut pemilik rumah toko (ruko) di kawasan Pluit Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara, bersedia mengeluarkan uang Rp 53,6 juta untuk perbaikan jalan menggunakan bata beton (concrete block). Dia mengatakan jumlah itu masih kurang dari total biaya perbaikan.
Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan yang menjadi area pengelolaan Badan Pengelola Lahan (BPL) Pluit atau kini bernama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) itu mencapai Rp 480 juta. Total biaya itu akan dibagi antara pemilik ruko dan pengurus RT.
"Mereka keluar uang (sambil menunjukkan dokumen laporan pengeluaran Rp 53,6 juta). Tapi lihat juga dong ini hasil swadaya pengumpulan dana dengan biaya yang dikeluarkan (masih minus Rp 426,4 juta)," kata Riang, dilansir Antara, Jumat (26/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perincian biaya yang dikeluarkan antara lain pemasangan concrete block di Ruko Blok Z4 Utara, Z8 Selatan, dan dua blok lain berbentuk huruf T (leter T) mencapai Rp 368 juta, biaya tambahan pengecoran tepi conblock mencapai Rp 26,9 juta, biaya tambahan paving block sisi jalan Ruko Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan Rp 8 juta, dan biaya tambahan untuk sisi jalan dua blok lain Rp 37,9 juta. Selain itu, biaya pembongkaran beton saluran got dan bahu jalan Rp 17 juta, biaya mobil untuk angkut puing dan sampah selokan Rp 7,4 juta, serta biaya pembuatan tutup got sisi jalan dua blok lain Rp 14,8 juta.
 Ketua RT 011/03 Pluit, Riang Prasetya, menunjukkan dokumen yang dimiliki terkait perbaikan jalan usai ruko serobot jalan dibongkar (ANTARA/Abdu Faisal) |
Dokumen yang ditunjukkan Riang kepada wartawan di ruang kantornya itu memiliki tanggal 20 Januari 2023.
Sebelumnya, petugas terpadu menertibkan bangunan yang mencaplok fasilitas umum (fasum)/fasilitas sosial (fasos) pada Rabu (24/5). Petugas menghancurkan kanopi, bata beton di badan jalan, dan bak kontrol saluran air.
Lihat Video 'Penampakan Satpol PP Bongkar Ruko yang 'Makan Jalan' di Pluit':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pembongkaran bangunan ruko melibatkan lebih dari 200 petugas terpadu, dari Satpol PP tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara, dan lainnya tak terkecuali TNI dan Polri.
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menghancurkan bata beton di badan jalan dengan bor jack hammer, kanopi dilas hingga lepas, bak kontrol yang menutup bau keluar dari saluran air kini dibuka semua agar air hujan dapat terserap dengan lancar.
Petugas juga membawa dua unit mobil truk skylift crane untuk mengangkat personel yang bertugas menghancurkan bagian kanopi.
Semua itu dilakukan petugas karena bangunan ruko tidak sesuai dengan fungsi ruang, baik peruntukan dan intensitas bangunannya, tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang, dan menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Penertiban itu dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar bangunan ruko di Pluit yang mengokupasi fasum/fasos pada Rabu (24/5). Pemprov DKI sebelumnya telah memberi tenggat waktu selama empat hari sejak Jumat (19/5) dan telah berakhir pada Selasa (23/5).
