Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu krisis kemanusiaan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, NTT, pekan lalu. Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas menilai upaya Puan mendorong perdamaian di Myanmar memperkuat diplomasi Indonesia untuk mencapai perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
"Terkait Myanmar, sikap Puan yang menyatakan komitmen AIPA dalam mendorong pemulihan perdamaian dan demokrasi juga semakin memperkuat diplomasi jalur satu Indonesia yang didorong Presiden Jokowi," jelas Anton dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).
Krisis kekerasan di Myanmar semakin parah setelah meningkatnya kekerasan sejak kudeta militer penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021. Lebih dari 3.450 warga sipil tewas sejak peristiwa kudeta tersebut dan ribuan lainnya masih dipenjara.
Isu krisis Myanmar diangkat Puan saat ia membacakan rekomendasi dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan forum parlemen negara-negara Asia Tenggara. Rekomendasi berupa produk yang diberi nama AIPA Message itu disampaikan Puan di ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting, sebuah sesi pleno di KTT ASEAN antara para pimpinan pemerintahan dan pimpinan parlemen negara-negara ASEAN.
Dalam kesempatan itu, Puan mendorong negara Asia Tenggara berjuang demi pemulihan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Anton mengatakan peran Puan melalui jalur diplomasi parlemen terkait krisis Myanmar akan mengukuhkan sikap Indonesia terhadap isu-isu perdamaian.
"Bagaimanapun juga, publik akan mencermati keseriusan Indonesia yang ingin melakukan diplomasi total dalam penyelesaian krisis Myanmar," sebut Anton yang merupakan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE).
Penanganan krisis Myanmar pun turut disinggung Presiden Jokowi di KTT ASEAN. Jokowi mengingatkan implementasi Five Point of Consensus yang menjadi platform dan mekanisme utama untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya belum ada kemajuan signifikan.
Pemerintah Indonesia menyatakan menggunakan 'diplomasi senyap' untuk berbicara dengan semua pihak yang terlibat konflik Myanmar dan memacu upaya tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, kata Anton, cara Puan menekankan isu Myanmar di hadapan kepala negara-negara ASEAN dinilai telah membantu upaya Pemerintah Indonesia.
"Komitmen Jokowi yang siap melakukan pendekatan dengan berbagai stakeholder akan semakin sulit terealisasi jika tanpa dukungan nyata dari DPR," tutur Anton.
Di KTT ASEAN, Puan menyampaikan pesan AIPA terkait sejumlah isu yang ada di kawasan. Seperti pentingnya negara-negara Asia Tenggara menjaga perdamaian, kesatuan, sentralitas, dan vitalitas ASEAN sebagai faktor yang menjamin perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.
AIPA juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di kawasan untuk meningkatkan kemampuan tanggap ketahanan ASEAN sambil berfokus pada ketahanan energi dan pangan dalam konteks kawasan dan komunitas global yang dinamis. Lalu, terkait pentingnya ASEAN mempromosikan ekonomi atau investasi hijau serta mendorong keseimbangan berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan hukum.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
Simak Video: Jokowi Bicara soal Hasil KTT ASEAN, Termasuk Bahas Myanmar
(akd/ega)