Komisi Informasi Pusat (KIP) mengapresiasi langkah KPU untuk mengubah Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023. KIP menilai perubahan itu membuat kaum perempuan tidak lagi khawatir akan keterwakilannya di legislatif.
"Kami terima kasih kepada KPU, apalagi kepada Bawaslu dan DKPP yang sudah sedemikian rupa mengapresiasi, memperhatikan energi para perempuan," ujar Komisioner KIP, Samrotunnajah Ismail, kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).
Meski begitu, Samro juga menyoroti KPU yang dinilai kurang terbuka dalam menginformasikan perancangan PKPU tersebut. Sebab, menurut Samro, saat perancangan PKPU itu, KPU seharusnya mengundang para ahli termasuk KIP dalam uji publik untuk sama-sama membahas draf PKPU tersebut.
"Ketika segala sesuatu yang sifatnya adanya regulasi yang mungkin bisa multitafsir, itu idealnya badan publik itu mengundang lah kepada pihak-pihak yang notabene langsung kepada berhubungan dengan hal itu," ujar dia.
"Contoh dengan KPU kalau memang sudah mengundang, melibatkan para perempuan-perempuan yang akan menjadi bagian yang akan terdampak, dan itu tidak terinformasi," sambungnya.
Oleh sebab itu, Samro mengatakan keterbukaan informasi sangat penting dilakukan. Sebab, dia menuturkan masyarakat wajib mengetahui informasi dari KPU mengenai tahapan pemilu.
"Dengan adanya UU, keterbukaan informasi itu sebetulnya harapannya menjadi referensi juga bagi badan publik, termasuk bagi penyelenggaraan pemilu. Karena kami di Peraturan KI (Perki) juga, di Perki Tahun 2019 juga memuat dimungkinkan seandainya para masyarakat ingin memperoleh informasi tetapi tidak tersauti, maka bisa proses penyelesaian sengketa," ucapnya.
Simak juga 'KPU RI Buka Pendaftaran Bacalon DPR, DPRD dan DPD RI':
(fas/knv)