Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menyoroti keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yang tidak memberi izin penyelenggaraan salat Idul Fitri di Lapangan Mataram. Luqman mengatakan perbedaan jadwal salat Id seharusnya tetap disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah.
"Saya setuju dengan Menag Gus Yaqut bahwa pemerintah daerah harus memberi layanan yang sama kepada semua warga untuk beribadah sesuai keyakinannya. Perbedaan pelaksanaan Salat Idul Fitri haruslah dipayungi secara bijaksana oleh pemerintah daerah, sehingga semua mendapatkan fasilitas juga perizinan untuk menggunakan fasilitas yang layak untuk jemaah Salat Idul Fitri," kata Luqman saat dihubungi, Senin (17/4/2023).
Luqman mengatakan kebebasan menjalankan ibadah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, dia menilai jika ada pemda yang melarang salat Id di lapangan, sejatinya itu melanggar hak asasi manusia.
"Hukum di negara Indonesia adalah tiang penyangga sistem demokrasi. Kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya, dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut saya, jika ada pemda yang tidak memberi izin penggunaan fasilitas publik untuk digunakan warga Muhammadiyah menjalankan Sholat Idul Fitri, maka tindakan itu termasuk pelanggaran HAM," ucapnya.
Lebih lanjut, fungsionaris PKB ini mengatakan perbedaan salat Idul Fitri juga seharusnya ditanggapi dengan baik. Dia meminta itu dianggap sebagai bentuk kebersamaan.
"Jika besok pelaksanaan salat Idul Fitri terjadi perbedaan antarkelompok masyarakat ataupun antara suatu ormas dengan keputusan pemerintah, maka mari kita jadikan perbedaan itu sebagai warna-warni indah pelangi kebersamaan dalam persaudaraan sesama umat Islam dan sesama warga negara Indonesia," ujarnya.
Simak penjelasan Pemkot Pekalongan di halaman berikutnya.
(maa/imk)