.webp)
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mengecek laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) soal dugaan pejabat Kementerian ESDM membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi. Ali menuturkan KPK akan proaktif.
"Kami nanti akan cek lebih dahulu," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
Ali memastikan setiap laporan maupun pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti. KPK akan terlebih dahulu melakukan proses verifikasi awal serta melanjutkan pengaduan tersebut ke tahap telaah untuk menggali informasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami pastikan, KPK juga secara proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan dimaksud," jelasnya.
Ali menyampaikan proses tersebut diperlukan untuk menilai apakah pokok aduan tersebut sesuai ketentuan berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak.
"Apabila aduan tersebut memang valid menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Di sisi lain, Ali mengimbau masyarakat tak membuat kesimpulan dini di dalam laporan yang diajukan. Prinsipnya, setiap laporan mesti diproses sesuai mekanisme.
"Kami juga berharap agar pelapor dan masyarakat tidak membuat kesimpulan dini setiap pelaporan yang kami terima. Karena ada standar operasional, sistem, dan aturan hukum yang dapat menilai hasil tindak lanjutnya sebuah laporan masyarakat," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen dugaan korupsi tata kelola ekspor pertambangan dan survei terkait perizinan pertambangan di Kementerian ESDM. Laporan itu dikirim MAKI melalui email pengaduan KPK. MAKI menilai kebocoran dokumen tersebut sebagai tindakan menghalangi penyidikan kasus.
"Pemberian, penerimaan, pemanfaatan, dan/atau pembocoran dokumen ini diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Kementerian ESDM (IS) yang terkait pihak-pihak yang menjadi objek pemeriksaan, yaitu oknum pejabat di Kementerian ESDM," kata Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, hari ini.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
"Oknum pejabat tersebut sebagaimana tersiar di media sosial menyatakan mengaku mendapatkan dokumen atau materi tersebut berasal dari menteri dan menteri menerima dari seseorang dari internal KPK yang perlu didalami oleh penyelidik KPK," sambungnya.
MAKI menduga para terduga pelaku melakukan upaya menghilangkan jejak dengan cara mengganti nomor ponsel dan perangkatnya, mengganti kendaraan, menyewa kendaraan, mengurangi pertemuan atau komunikasi dengan berbagai pihak, serta memindahkan uang ke apartemen tersembunyi.
"Segala perbuatan lainnya yang pada ujungnya menghalangi penyelidikan yang otomatis tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan perkara tersebut dan tidak dapat dilakukan OTT. Perbuatan pihak sasaran (oknum) setidaknya akan mempersulit penyelidik KPK memantau pergerakan pihak tersasar dan ujung kegagalan melakukan OTT," ujarnya.
Selain pejabat ESDM berinisial IS, MAKI melaporkan MAT selaku pihak yang diduga meneruskan dokumen hasil penyelidikan KPK kepada IS. Sementara itu, IS diduga menerima dan menggunakan materi atau dokumen hasil penyelidikan KPK untuk menyelamatkan diri.
"KPK harus berani mengungkap perkara ini meskipun patut diduga melibatkan orang dalam KPK. Justru itulah KPK harus lebih keras menerapkan keadilan terhadap diri sendiri karena akan memberikan keteladanan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk pejabatnya," ucapnya.
