DPR resmi menutup Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan laporan kinerja DPR selama masa persidangan tersebut, sekaligus perhatian akan sejumlah isu dalam pidatonya.
Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini. Adapun pidato Puan hari ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna.
Dalam kesempatan ini, Puan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di Tanah Air. Ia menjelaskan DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 11 Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang Undang (UU) pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
"Dua di antaranya adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perppu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ungkap Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023).
Selain itu, DPR RI telah menetapkan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Usul Inisiatif DPR RI. Puan memastikan pembahasan RUU PPRT akan dilakukan secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak.
"RUU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional kita dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga," tuturnya.
"Pembentukan suatu Undang Undang adalah pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR RI. Oleh karena itu, kinerja legislasi merupakan kerja bersama antara DPR RI dan Pemerintah," lanjut Puan.
Monitoring dan Evaluasi APBN
Selain itu, Puan mengatakan DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan APBN berjalan sesuai sasaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Realisasi anggaran hingga Triwulan I ini sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah," jelasnya.
Selain cepat, tepat, dan efektif, Puan menyebut APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh hati-hati, waspada, dan antisipatif. Pelaksanaan APBN juga harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.
"DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga terus memastikan dan mengingatkan pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat," papar Puan.
Dalam hal pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan berbagai rapat. Khususnya terhadap isu-isu yang cukup menjadi sorotan.
"Seperti stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok, serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor (thrifting), dan peningkatan produksi serta produktivitas komoditas pertanian," urai Puan.
Jelang Pemilu 2024
Selama Masa Persidangan IV Tahun ini, ungkap Puan, DPR RI juga telah melaksanakan fit and proper test terhadap Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028, Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023, Calon Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2022-2027, dan Pemberian kewarganegaraan kepada tiga pemain sepak bola dan satu pemain basket.
Terkait Pemilu 2024, Puan meminta penyelenggara pemilu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut.
"Permasalahan penyelenggara pemilu dengan partai politik harus dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Baca Selanjutnya >>>
Simak juga 'Momen DPR Sahkan Landas Kontinen Jadi Undang-Undang':
(fhs/ega)