.webp)
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membicarakan beban kependudukan di DKI yang menjadi perhatian pihaknya. Heru meminta dukungan kebijakan kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro terkait hal ini.
Hal ini disampaikan Heru saat membuka Acara Sidang Pleno Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/4/2023). Heru mulanya membicarakan transformasi Jakarta menjadi kota global saat ibu kota negara berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Dengan diterapkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara maka kedudukan peran dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera beralih ke IKN dan kami Pemprov DKI mendukung penuh pemindahan IKN dengan melakukan transformasi menjadi kota global," kata Heru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya kota global ini harus kita jaga. Dan rekan-rekan Bappenas dan Kemendagri bisa membantu sehingga poin-poin memasuki kota global kami bisa mendapat pemenuhan syarat-syarat sebagai kota global," imbuhnya.
Heru berkomitmen akan memenuhi pencapaian indeks untuk transformasi Jakarta ke kota global. Dia lalu menyinggung isu kependudukan di DKI. Dia meminta dukungan kebijakan kependudukan kepada Sekjen Kemendagri Suhajar.
"Kota global diurutkan berdasarkan indeks. Untuk memenuhi pencapaian indeks tersebut diperlukan keseriusan dan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan pembangunan di Jakarta," kata Heru.
"Pak Sekjen, kami laporkan di sini, kami mohon dukungan dalam rangka kebijakan-kebijakan kependudukan. Di mana beban kami, kependudukan tersebut sangat menjadi concern jika penduduk itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain khususnya ke kota Jakarta dengan mudah. Ini menjadi perhatian dan beban di kemudian hari untuk pemerintah DKI," lanjut dia.
Heru Soroti Pendatang ke DKI Meningkat
Sebelumnya, Heru Budi menyoroti peningkatan jumlah perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Heru memandang kondisi ini dapat membebani APBD DKI Jakarta.
"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel, Minggu (5/2).
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Kalijodo Disorot Gubernur DKI Terdahulu Bikin Heru Budi Turun Tangan':
Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.
"Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," ujarnya.
"Kami Pemda DKI tidak bisa melarang. Tapi ke depan APBD DKI akan terbebani. Contoh RS Pasming harus dibesarkan, Pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur," lanjutnya.
Atas hal inilah, Heru meminta agar Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sekalipun mekanismenya tak lagi membutuhkan surat pengantar dari RW untuk mengurus dokumen kependudukan.
"Walau pun di dalam Perpres ataupun Permendagri para RW, perpindahan penduduk manakala sudah tidak diperlukan rekomendasi. Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," jelasnya.
Heru juga menekankan fenomena ini berpengaruh terhadap penanganan penduduk miskin di Kota Jakarta. Atas dasar inilah, dia meminta Ketua RW terus memantau data pemindahan penduduk agar pemberian jaring pengaman sosial tidak salah sasaran.
