.webp)
Pemprov DKI Jakarta mengungkap angka pendatang baru mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan 75% pendatang baru di Ibu Kota lulusan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat.
"Ada sedikit kenaikan dari 2012 ke 2022 karena memang Jakarta ini punya daya tarik tersendiri. Jadi banyak penduduk yang ingin mengadu nasibnya ke Jakarta. Memang trennya dari beberapa tahun belakangan ini yang datang ke Jakarta itu hampir 75% mereka adalah SMA sederajat ke bawah," kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).
Lebih lanjut, Budi menyebut 50% pendatang tak memiliki keterampilan. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam menyikapi tren peningkatan jumlah pendatang baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang perlu kita cermati dan sikapi dengan baik terkait tren pendatang dalam beberapa tahun di Jakarta sehingga kita lihat mereka yang datang ke Jakarta adalah mereka yang pendidikannya SMA ke bawah dan tengahnya nggak punya keterampilan," jelasnya.
405 Ribu Orang Datang ke DKI dalam 3 Tahun
Budi merinci dari 2020 ke 2021, misalnya, peningkatan jumlah pendatang masuk Jakarta sebesar 18,55%. Kemudian dari 2021 ke 2022 kembali bertambah 7,92%.
Dalam periode 2020-2022, warga yang datang ke Jakarta mencapai 405.306. Berikut rincian data dari Disdukcapil DKI:
Jumlah Pendatang Tahun 2020: 113.814
- Laki-laki: 54.443
- Perempuan: 59.371
Jumlah Pendatang Tahun 2021: 139.740
- Laki-laki: 66.691
- Perempuan: 73.049
Jumlah Pendatang Tahun 2022: 151.752
- Laki-laki: 71.859
- Perempuan: 77.687
 Dalam periode 2020-2022, warga datang ke Jakarta mencapai 405.306. Berikut rincian data dari Disdukcapil DKI (dok Pemprov DKI) |
Disdukcapil DKI pun menyiapkan sejumlah langkah agar para pendatang tertib administrasi. Sementara yang belum memiliki keterampilan akan diarahkan kepada SKPD terkait untuk mendapat pelatihan.
"Kita ada program kamsa, kampung sadar adminduk yang kita lakukan ke RW-RW, bagaimana kita memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukannya," jelasnya.
Heru Soroti Pendatang ke DKI Meningkat
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti peningkatan jumlah perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Heru memandang kondisi ini dapat membebani APBD DKI Jakarta.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel, Minggu (5/2).
Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.
"Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," ujarnya.
"Kami Pemda DKI tidak bisa melarang. Tapi ke depan APBD DKI akan terbebani. Contoh RS Pasming harus dibesarkan, Pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur," lanjutnya.
Atas hal inilah, Heru meminta agar Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sekalipun mekanismenya tak lagi membutuhkan surat pengantar dari RW untuk mengurus dokumen kependudukan.
"Walau pun di dalam Perpres ataupun Permendagri para RW, perpindahan penduduk manakala sudah tidak diperlukan rekomendasi. Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," jelasnya.
Heru juga menekankan fenomena ini berpengaruh terhadap penanganan penduduk miskin di Kota Jakarta. Atas dasar inilah, dia meminta Ketua RW terus memantau data pemindahan penduduk agar pemberian jaring pengaman sosial tidak salah sasaran.
