.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk sesegera mungkin memperkuat pengawasan internal.
Menurut Cak Imin, terungkapnya harta tak wajar hingga munculnya dugaan transaksi mencurigakan di internal Kemenkeu menunjukkan pengawasan di internal lembaga tersebut masih kecolongan, meski diakui sudah memiliki kerangka kerja integritas.
"Kasus-kasus yang belakangan mencuat menurut saya adalah warning untuk Kemenkeu. Ke depan saya kira harus sesegera mungkin diperkuat lagi pengawasan internal, nggak boleh lagi ada yang namanya kecolongan," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Bu Menteri Sri Mulyani bilang sepertiga pengawas di instansinya itu hanya lulusan D1, ya mau nggak mau harus diubah dong. Ganti dengan SDM yang lebih kapabel, leadership yang kuat. Ini kementerian besar lho, bukan main-main peran Kemenkeu ini," sambungnya.
Selain memperkuat pengawasan internal, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu juga mendorong proaktif masyarakat untuk turut serta mengontrol Kemenkeu. Menurutnya kontrol masyarakat juga dibutuhkan agar marwah Kemenkeu sebagai bendahara negara tetap terjaga.
"Sekarang ini zamannya keterbukaan publik, kontrol dari masyarakat tentu saja perlu untuk Kemenkeu, dan juga untuk lembaga atau kementerian lain. Kenapa? Ya agar marwahnya terjaga," ucap Cak Imin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui sistem deteksi dini pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih lemah. Pasalnya sepertiga pengawas di instansinya itu hanya lulusan D1.
Sri Mulyani menyoroti soal pengawasan di tingkat unit kepatuhan internal (UKI). Dia mengungkapkan sepertiga dari pegawainya di tingkat UKI hanya lulusan D1 dan memiliki pengalaman kerja kurang dari dua tahun.
"Untuk kapasitas memang diakui dalam hal ini UKI kita itu 1.012 (orang) pendidikannya hanya D1 dari total 3.715 (orang) untuk mengawasi 78.000 jajaran Kemenkeu. Dari 3.000 berarti sepertiganya, 1.000 sendiri adalah lulusan D1 dengan masa kerja kurang dari 2 tahun," ungkapnya
Simak Video 'Beda Penjelasan Mahfud dan Srimul soal Data Transaksi Janggal Rp 349 T':
