.webp)
Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan terkait larangan menggelar acara buka puasa bersama bagi pejabat selama Ramadan 1444 H. Arahan ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Arahan ini pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa menganggap larangan ini tepat, namun tak sedikit pula yang meminta agar arahan tersebut dicabut. Merespons hal ini, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menilai pemerintah pasti memiliki pertimbangan kuat sebelum mengesahkannya.
"Saya menilai ini (larangan bukber) hal yang biasa, nggak perlu dibesar-besarkan. Mungkin pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian dilarang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun mengaku telah membaca surat yang ditujukan untuk para menteri, kepala lembaga, badan, hingga pemerintah daerah dari media. Menurutnya, surat tersebut penting untuk kebaikan bersama karena momen Ramadan kali ini berada di masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi.
"Yang nggak boleh kan pejabat negara, pejabat pemerintahan. Kalau masyarakat umum kan boleh, asalkan itu tetap jaga prokes. Jadi nanti saya bukber atasnama masyarakat umum saja deh," ucap Cak Imin.
Meski demikian, Cak Imin mendorong Pemerintah untuk menjelaskan dengan detail faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan tersebut bagi penyelenggara negara. Dengan begitu, kebijakan tersebut memiliki kejelasan dan dapat dipahami oleh kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah.
Tak hanya itu, ia juga mendorong Pemerintah untuk mengatur kembali ketentuan dan peraturan dalam momen buka puasa bersama. Hal ini ini termasuk jumlah peserta maksimal dan ketentuan lainnya.
"Momen buka puasa bersama ini sudah kita rindukan sejak lama, dua tahun lebih kita tidak menggelarnya, padahal itu tradisi leluhur, tradisi yang baik. Belum lagi bisa mendorong geliat ekonomi juga, orang jadi banyak yang pesan makanan dan minuman, produk cinderamata, sajadah dan lainnya," pungkasnya.
(fhs/ega)
