Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris LRT Jakarta. Pengangkatan Azas sebagai komisaris menuai kritikan dari Legislator Kebon Sirih.
Pengangkatan Azas sebagai komisaris sesuai dengan keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar rapat umum pemegang saham luar biasa per 21 Maret lalu.
"Terhitung tanggal tersebut terdapat pergantian susunan dewan komisaris PT LRT Jakarta," kata Corporate Secretary PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2023).
Sheila mengatakan perubahan susunan ini merupakan bagian dari komitmen LRT Jakarta untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa layanan transportasi publik yang semakin terdepan dalam sektor kereta listrik modern dan pengembangan bisnis perusahaan di masa depan.
Adapun susunan Dewan Komisaris PT LRT Jakarta saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Iwan Takwin
Komisaris: Romy Bareno
Komisaris: Azas Tigor Nainggolan
Direksi
Direktur Utama: Hendri Saputra
Direktur: Aditia Kesuma Negara Dalimunthe
Direktur: Sahurdi
Legislator PDIP Terkejut Azas Tigor Ditunjuk Jadi Komisaris LRT Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyoroti pengangkatan Azas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris LRT Jakarta. Gilbert mengaku terkejut mengetahui keputusan tersebut.
"Saya juga agak kaget. Saya tidak tahu dasar pengangkatannya. Saya melihat yang bersangkutan bukan tipe yang konsisten dengan sikap. Apa yang diharapkan dari yang bersangkutan sehingga diangkat sebagai komisaris juga saya tidak paham," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (24/22/2023).
Gilbert lantas mempertanyakan dasar pengangkatan Azas sebagai bagian dari dewan komisaris BUMD DKI Jakarta itu. Anggota Komisi Bidang Transportasi itu memandang sosok komisaris yang dibutuhkan LRT Jakarta saat ini ialah yang mengetahui betul seluk-beluk perkeretaapian di Tanah Air.
Pasalnya, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh LRT Jakarta di masa mendatang. Dari pemanfaatan lahan hingga integrasi antarmoda.
"Mereka yang sudah pernah menggeluti kereta api. Mengerti apa yang hendak dicapai oleh LRT, bukan sekadar komentator. LRT banyak tantangan yang harus dihadapi (seperti) lahan, sistem, integrasi antarmoda, political will atau kebijakan, dan lain-lain," jelasnya.
Meski begitu, Gilbert menyadari penunjukan dewan direksi ataupun komisaris BUMD DKI merupakan hak prerogatif pemilik saham terbesar, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap Pemprov DKI mempertimbangkan kapabilitas atau kemampuan calon dewan komisaris sebelum ditunjuk.
"Itu wilayah Gubernur, tapi pertimbangan kemampuan calon komisaris harus meritokrasi juga. Saya lihat Dishub bekerja tidak baik, harus dievaluasi kerja Dishub dalam hal ini," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(taa/taa)