.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dimulai Februari 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berharap pembangungan sekolah rusak bisa dilakukan lebih cepat.
"Mestinya bulan ini sudah bisa dilakukan mulai pembangunan secara bertahap. Meski begitu, jangan menunggu rehabilitasi sekolah selesai, Apapun kondisinya pendidikan tidak boleh berhenti," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, dalam situasi darurat, harus ada sekolah-sekolah darurat didirikan. Sekolah darurat itu bisa memanfaatkan segala fasilitasi yang ada, baik tenda, tempat ibadah, fasilitasi umum, atau di lapangan terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di kesempatan yang sama, Ubaid mendorong adanya penyusunan Kurikulum Darurat Bencana. "Setahu saya, saat ini Indonesia belum memiliki kurikulum darurat yang baku dan operasional untuk situasi bencana. Ada beberapa pedoman umum, tetapi belum menjadi modul pembelajaran krisis yang terstandardisasi secara nasional," kata Ubaid.
"Saya memandang pemerintah perlu menyusun Kurikulum Darurat Bencana, yang fleksibel dan memprioritaskan pemulihan keselamatan dan kondisi psikososial siswa, penyederhanaan capaian belajar, dan juga pembelajaran berbasis aktivitas, bukan target akademik yang kaku," tambahnya.
Untuk saat ini, ia berharap sekolah diberi kewenangan untuk mengatur ulang struktur belajar sesuai kondisi lapangan. Guru juga perlu melakukan assessment awal untuk memetakan kondisi belajar siswa pascabencana sebelum menetapkan target capaian baru.
"Dan ini yang terpenting adalah tidak boleh ada tuntutan ketuntasan kurikulum seperti kondisi normal. Fokusnya adalah pemulihan, bukan kejar tayang," tuturnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengupayakan pembangunan sekolah yang rusak akibat bencana Sumatera. Pembangunan sekolah rusak ditargetkan dimulai pada Februari 2026.
Abdul Mu'ti mengatakan saat ini pihaknya terus menghimpun data terkait seluruh sekolah yang terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut beserta skala kerusakannya.
"Sekarang sudah kami himpun datanya, mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak," kata Abdul Mu'ti dilansir Antara, Sabtu (13/12/2025).
Simak juga Video 'China Berlakukan Kebijakan Kurangi PR untuk Siswa, Indonesia Perlu Tiru?':
